SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten Sintang harus mencari sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mendorong sejumlah pembangunan strategis di wilayahnya agar mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.
Usulan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan sumur bor skala besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga peningkatan sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius.
Bupati mengatakan, kemampuan keuangan daerah saat ini belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tersebar di wilayah Kabupaten Sintang. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak terus tertunda.
“Kita melihat kemampuan fiskal daerah. Tidak semua kebutuhan pembangunan bisa kita biayai menggunakan APBD. Karena itu, kita berupaya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bisa didukung melalui APBN,” kata Bupati belum lama ini.
Menurut dia, pembangunan sumur bor skala besar menjadi salah satu kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Ketersediaan air bersih bukan sekadar persoalan fasilitas, tetapi berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Air bersih ini kebutuhan dasar. Kita ingin masyarakat mendapatkan akses air yang lebih baik, sehingga tidak terus mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Sebanyak 11 unit sumur bor skala besar diusulkan untuk dibangun di lima kecamatan, yakni Kayan Hilir, Dedai, Kelam Permai, Sepauk dan Sungai Tebelian. Usulan tersebut mencakup sejumlah desa yang membutuhkan dukungan sarana penyediaan air bersih.
Bala menilai, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan APBD. Pemerintah daerah harus aktif memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, terutama untuk kebutuhan yang membutuhkan anggaran besar.
Keterbatasan fiskal, lanjut dia, bukan alasan untuk menghentikan upaya pembangunan. Pemerintah daerah harus mencari peluang pendanaan agar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih dan infrastruktur jalan, tetap mendapat perhatian.
“Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara luas. Kalau kemampuan daerah terbatas, tentu kita perlu memperjuangkan dukungan APBN. Bukan hanya sumur bor, peningkatan jalan juga menjadi kebutuhan yang harus kita usulkan,” tegasnya.
