SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Anggota DPRD kabupaten/kota, Muhammad Agung Gumiwang, menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang tahun 2027 memiliki peran penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD yang digelar di Pendopo Bupati Sintang, Kamis, 9 April 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan masyarakat.
Selain Muhammad Agung Gumiwang, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sintang juga turut hadir dalam Musrenbang tersebut, di antaranya Nekodimus, Senen Maryono, Ketua DPRD Sintang H. Indra Subekti, serta Wakil Ketua DPRD Sandan.
Menurut Agung, Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menghimpun berbagai usulan prioritas pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di Kabupaten Sintang.
“Musrenbang ini sangat penting sebagai forum untuk merumuskan arah pembangunan daerah. Di sini kita bisa melihat langsung berbagai usulan prioritas, terutama terkait infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang baik juga akan meningkatkan daya saing daerah di berbagai sektor.
“Pembangunan infrastruktur yang merata akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah,” tambahnya.
Namun demikian, Agung menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mengingat kewenangan infrastruktur terbagi di berbagai tingkatan.
“Infrastruktur di Sintang ini kewenangannya terbagi, ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jadi harus ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” jelasnya.
Ia menekankan, tanpa adanya koordinasi yang baik, pembangunan bisa berjalan tidak merata. Karena itu, sinkronisasi program lintas pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif.
“Kalau tidak ada sinkronisasi, pembangunan bisa tidak merata,” tegasnya.
