SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward mengatakan sedikitnya ada enam upaya yang harus direalisasikan dalam muatan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018.

Pertama yakni,  peningkatan pelayanan pada dinas teknis yang berwenang mengelola perizinan dan penanaman modal serta investasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dapat mengakses produk perizinan usaha dan bidang investasi,”sehingga dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah,” kata Jeffray, Jumat (02/11/2018)

Upaya yang kedua yakni, optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi dan penegakan produk hukum daerah dan mempertajam analisa serta penghitungan potensi PAD dengan meminimalisir resiko kebocoran atas obyek dan subyek pajak dan retribusi.

Upaya ketiga, intensifikasi penggalian dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi;

“Yang keempat, optimalisasi badan daerah yang berwenang mengelola pendapatan daerah melalui perencanaan target dan pengendalian pemungutan PAD oleh instansi teknis pemungut pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi,” tambah Jeffray.

Sementara upaya yang kelima dan keenam yakni, menyusun database wajib pajak dan retribusi dalam rangka menumbuhkan kesadara wajib pajak dan retribusi, serta meningkatkan mutu sumber daya aparatur dan pelayanan kepada Masyarakat sebagai kontraprestasi dari pembayaran pajak dan retribusi.

“Atas upaya-upaya tersebut, marilah kita bersama-sama sebagai pemangku kepentingan dan penentu kebijakan dengan melaksanakan fungsi masing-masing, dapat merealisasikan upaya-upaya tersebut dalam muatan dan struktur RAPBD tahun anggaran 2019,” ajaknya.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan kabupaten ini belum keluar dari kondisi dilema anggaran seperti yang terjadi di tahun anggaran 2018, sehingga memiliki hambatan merealisasikan target-target dalamRPJMD tahun 2016-2021.

“Sasaran startegis yang kita tetapkan dalam RKPD memang belum optimal didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Apalagi kondisi global dan nasional yang masih rentan dengan potensi krisis multi dimensi, membuat kebijakan nasional dapat berubah secara mendadak dan drastis,” kata Jarot.

Kendati demikian menyikapi kondisi tersebut, jalan terbaik harus optimis menatap tahun 2019 mendatang. “Skala prioritas yang ditetapkan dengan data yang akurat, merumuskan kebijakan yang tepat, implementasi program yang cepat dan maksimal, sinergi antar pemangku kepentingan yang kuat dan dukungan partsipasi masyarakat semakin luas: menjadi modal kita melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dan sekaligus harapan,” terang Bupati. (Mo)