SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Pemerintah Kabupaten Sintang menghadapi tantangan besar dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami pemangkasan sebesar Rp130 miliar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Melkianus, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sintang di Rumah Adat Melayu (RAM) pada 12 Februari 2025.
Musrenbang kali ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan fokus pada penguatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Acara ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD dari Dapil Kota Sintang, dan perwakilan masyarakat.
Melkianus menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang diperintahkan oleh pemerintah pusat akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Sintang. “Anggaran yang dipangkas ini tentu akan mempengaruhi berbagai program pembangunan. Makanya, kami mendorong agar semua usulan dari kecamatan dan kelurahan harus sudah masuk ke SKPD supaya perencanaannya bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses anggota dewan. “Kalau ada kebutuhan mendesak di daerah masing-masing, sampaikan saja saat reses. Dengan begitu, program yang benar-benar dibutuhkan bisa diprioritaskan,” tambahnya.
Melkianus mengatakan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan secara merata di seluruh kecamatan, meskipun anggaran terbatas. “Saya sudah datang ke lima kecamatan, dan sesuai arahan Bupati, saya akan hadir di semua kecamatan sekaligus berpamitan menjelang akhir masa jabatan kami,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa masa transisi pemerintahan bisa membawa banyak perubahan aturan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, OPD diminta untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar tetap mengikuti perkembangan kebijakan terbaru.
Pemerintah Kabupaten Sintang berharap dengan sinergi antara pemerintah, dewan, dan masyarakat, pembangunan tetap berjalan optimal meski anggaran berkurang. “Kita harus tetap semangat dan mencari solusi terbaik agar pembangunan bisa terus berjalan untuk kepentingan masyarakat,” tutup Melkianus.
