Sintang-www.mediakapuasraya.com-Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M, Med.PH, menghadiri Musyawarah Cabang (MUSCAB) Gabungan Pelaksana Kontruksi (GAPENSI) Ke-X Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kabupaten Sintang, pada MUSCAB GAPENSI ke-X tersebut mengusung tema “Kita Tingkatkan Kerjasama Antara Asosiasi Gapensi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang”, yang dilaksanakan di Aula CU Keling Kumang Kabupaten Sintang Jl. YC. Oevang Oeray, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kamis, 19 Januari 2023.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno menyampaikan Gapensi merupakan organisasi yang top di masa lalu.

“saat ini banyak pengusaha Sintang yang mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang namun sedikit yang memenangi lelang. Beberapa paket pekerjaan malah dimenangi pengusaha dari Singkawang dan Pontianak” terang Bupati Sintang

“Kabag Pengadaan kami bilang para pengusaha kita banyak yang kalah dalam mengikuti lelang. Ada 200 lebih paket pekerjaan yang dilelang tahun lalu” terang Bupati Sintang.

“paket PL banyak sekali. Jumlahnya ratusan. Di PU saja ada 200 paket. Coba lakukan diskusi, karena semua sudah memakai system digital. Gapensi Sintang harus menyikapi ini. Pengerjaan sekolah, semuanya swakelola, namun sebenarnya bisa dikerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha yang ada. Proses lelang harusnya didampingi oleh Gapensi Sintang, harusnya malu kita kalah dengan pengusaha di Sanggau, Singkawang, Pontianak. Hasilnya pun kurang bagus” terang Bupati Sintang

Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Sintang, Muhammad Chomain Wahab mengatakan kondisi GAPENSI saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

“GAPENSI ini merupakan tempat berkumpulnya para pelaksana konstruksi para kontraktor, hari ini jasa konstruksi khususnya gapensi sedang tidak baik gak saja, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hari ini dalam kondisi tidak baik baik saja,” kata Chomain.

Choiman menyebut, ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, ketatnya aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Lalu, sulitnya mengurus administrasi menyebabkan biaya mahal.

“Pertama, susahnya ketatnya aturan yang dibikin oleh pemerintah pusat. Yang kedua, susahnya mengurus administrasi maka cost menjadi mahal,” ungkapnya.

(RILIS PROKOPIM)