Sintang-www.mediakapuasraya.com-Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, Kepala BKPSDM Sintang, Witarso, Direktur RSUD AM DJoen Sintang, dr. Rosa Trifina, M.Ph, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan audiensi bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) terkait pembahasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Badan Layanan Umum Daerah, yang dilaksanakan di Gedung Kemenpan-RB, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jumat, 30 September 2022.

Sebelumnya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus mencari solusi untuk pegawai nonaparatur sipil negara (non-ASN) dan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ada beberapa hal yang diusulkan dan diminta oleh para bupati kepada pemerintah untuk para non-ASN dan PPPK.

Wakil Bupati Sintang Melkianus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang sudah menunda rencana penghapusan pegawai non-ASN atau tenaga honorer tahun 2022 ini.

“Sebab, daerah umumnya masih sangat membutuhkannya. Selain itu, jika mereka diberhentikan, akan menambah angka pengangguran. Ke depan kita akan mencari solusi terbaik terkait penganggaran untuk PPPK. Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengalokasikan tambahan transfer Dana Alokasi Umum atau DAU ke daerah untuk alokasi gaji PPPK” terang Wakil Bupati Sintang

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus mencari solusi untuk pegawai nonaparatur sipil negara (non-ASN) dan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ada beberapa hal yang diusulkan dan diminta oleh para bupati kepada pemerintah untuk para non-ASN dan PPPK.