Sintang-www.mediakapuasraya.com-Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, SH membuka dan menghadiri Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang Triwulan IV Tahun 2020 di Aula Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Selasa, 23 Maret 2021.

Hadir dalam rapat evaluasi tersebut Kepala Bappenda Abdul Syufriadi, SH, M. Si beserta jajarannya, perwakilan Bank Kalbar serta perwakilan 13 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.

Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, SH memberikan arahan agar setiap organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah agar memaksimalkan potensi pendapatan sesuai kewenangannya. “saya mengajak agar kita semua untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, untuk membantu pembangunan daerah selain dari pemerintah pusat. Sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pembiayaan pembangunan di suatu daerah” terang  Wakil Bupati Sintang

“total pendapatan daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2020 sebesar 1,9 triliun. Dari total tersebut, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 134 milyar atau 6,69 persen dari total APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020. Jadi kita masih sangat tergantung dari dana pemerintah pusat. Ini artinya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sintang masih dibawah 25 persen. Hal ini harus menjadi pemikiran kita bersama karena masih jauh dari tujuan dan harapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien” terang Wakil Bupati Sintang

“kita perlu bekerja keras dalam mengefektifkan sumber dan potensi PAD kita. Dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi sangat penting yang dirumuskan dalam misi keenam Pemkab Sintang yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saya mengharapkan realisasi PAD Tahun 2021 lebih baik lagi meskipun kita masih dalam suasana pandemi covid-19. Tahun 2020 kemarin, target PAD kita sebesar 150 milyar dan teralisasi hanya 134 milyar atau hanya 81 persen” tambah Wakil Bupati Sintang

“saya berterima kasih kepada OPD yang sudah mampu mencapai target bahkan ada yang melebihi target PAD tahun 2020. Seperti Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Diskominfo, Disdukcapil dan Disperindagkop dan UKM. sementara ada juga yang realisasi PAD masih dibawah target seperti Bapenda mencapai 80 persen, Dinas Lingkungan Hidup 51 persen, Disnakertrans 95 persen, Disporapar 74 persen, Dinas Perhubungan 67 persen, Sekretariat Daerah 48 persen, dan RSUD AM Djoen 91 persen” ungkap Wakil Bupati Sintang

“saya berharap pencapaian realisasi PAD di tahun 2021 bisa lebih maksimal lagi. Banyak potensi PAD yang belum kita gali dan akan memberikan dampak bagi masyarakat dan kemandirian daerah. Saya minta evaluasi ini tidak hanya seremonial saja, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang efektif. Saya minta lakukan intesifikasi, ekstensifikasi, pendataan objek pajak daerah yang belum terdaftar. Lakukan sosialisasi peraturan soal pajak daerah secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat. lakukan edukasi juga kepada masyarakat. lalu awasi pelaksanakan pengelolaan pajak daerah” harap Wakil Bupati Sintang

“Kami siap membantu dan mendukung upaya optimalisasi pajak daerah ini. Dan mohon dukungan juga dari DPRD Kabupaten Sintang. Lakukan sosialisasi pentingnya pajak daerah bagi pembangunan kepada masyarakat. seharusnya PAD meningkat dari tahun ke tahun, seiring kebutuhan dana untuk pembangunan yang terus meningkat” tegas Wakil Bupati Sintang

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi, SH, M. Si menyampaikan bahwa OPD yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah perlu mengatur ulang strategi dalam meningkatkan PAD Tahun 2021 ini.

“Bupati Sintang saat penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bank Kalbar bahwa PAD sangat menentukan banyak hal bagi suatu daerah. Bank Dunia menyatakan bahwa otonomi daerah dianggap berhasil jika PAD suatu daerah bisa diatas 20 persen dari APBD. Rata-rata setiap tahun, sumbangsih PAD kita terhadap APBD hanya sekitar 8,35 persen. Artinya masih jauh dari standar yang ada. Maka kami akan melakukan optimalisasi dalam mengumpulkan pendapatan daerah” terang Abdul Syufriadi

“Bappenda Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk mengelola pajak daerah pada 11 jenis pajak daerah. Selain itu, dikelola oleh 12 OPD yang lain” terang Abdul Syufriadi

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi, SH, M. Si dihadapan Wakil Bupati Sintang dan OPD yang mengelola PAD Kabupaten Sintang memaparkan target dan realisasi masing-masing OPD di tahun 2020. Bappenda ditargetkan mendapatkan 39 milyar, teralisasi 32 milyar atau 80 persen. Ada dua sumber pajak yang tidak terpenuhi oleh kami yakni pada PBB hanya 96 persen dan  BPHTB hanya 40 persen. Dinas Kesehatan ditargetkan mendapatkan 18 milyar, terealisasi 21 milyar melampaui target. Dinas Lingkungan Hidup menargetkan mendapatkan 400 juta terealisasi 204 juta atau 51 persen. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditargetkan 40 juta terealisasi 38 juta atau 95 persen. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan mendapatkan 500 juta terealisasi 614 juta atau melampaui target. Dinas Pemuda, Olaharga dan Pariwisata menargetkan mendapatkan 100 juta terealisasi hanya 74 juta. Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan mendapatkan 520 juta terealisasi 687 juta. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan 350 juta terealisasi  628 juta. Sekretariat Daerah menargetkan 174 juta terealisasi 84 juta. RSUD AM Djoen Sintang menargetkan 60 milyar terealisasi 55 milyar. Disperindagkop dan UKM menargetkan 832 juta terealisasi 924 juta. BPKAD menargetkan 28 milyar terealisasi 22 milyar.

“kami mengalami masalah internal yakni masalah sumber daya aparatur seperti kami tidak ada juru sita dan pemeriksa pajak. Kami belum ada mobil untuk pelayanan seperti milik samsat. SOTK kami juga belum menyentuh upaya pengelolaan pendapatan daerah. Belum terintegrasinya antara penetapan dan penagihan. Aplikasi juga belum memadai” terang Abdul Syufriadi

“faktor eksternal juga ada seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sering staf kami menagih ke lapangan, harus memiliki mental yang kuat. Masuk ke warung, staf saya tidak disuruh duduk, dan kurang diterima.  Koordinasi juga masih kurang antar OPD” terang Abdul Syufriadi

“upaya kami untuk 2021 ini seperti akan membuat himbauan agar masyarakat mau dan tepat waktu membayar pajak. Kami sudah bekerjasama dengan Bank Kalbar dan PT Pos Indonesia untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak. Kami akan memasang plang bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Kami akan menetapkan ulang besaran pajak, kami akan bekerjasama dengan PPAT yang ada di Kabupaten Sintang” terang Abdul Syufriadi

“kami juga akan memberikan reward bagi yang sudah disiplin membayar pajak. Pembayaran pajak juga akan kita dorong agar harus dilakukan secara online atau non tunai. kami juga akan bekerjasama dengan provider telekomunikasi, nanti akan ada SMS ke handphone wajib pajak untuk mengingatkan. Kami juga berencana mengenakan pajak air tanah ke depannya dan usaha yang belum dikenakan pajak seperti usaha catering dan kos-kosan. Kami juga akan melakukan operasi gabungan nanti” terang Abdul Syufriadi

“birokrasi pengurusan BPHTB juga akan dipangkas. Tariff rendah dan verifikasinya juga mudah. Bagi saya lebih baik pajak rendah tetapi orang banyak yang mau bayar pajak. Kami juga akan pasang billboard yang banyak” terang Abdul Syufriadi