Sintang-www.mediakapuasraya.com-Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med.PH menanggapi hasil survey Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 pada Rabu, 25 Januari 2023 di Jakarta.

Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, hasilnya menyebutkan angka stunting di Kabupaten Sintang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan sehingga menempatkan Sintang menjadi kabupaten/kota paling rendah angka prevalensi balita stunted mencapai 18,7% pada tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno pada Rabu, 25 Januari 2023.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam mengatasi stunting di Kabupaten Sintang selama setahun terakhir.

“Kita sekarang ada di zona hijau. Itu sangat bagus, bahkan kita lebih rendah dari angka stunting di tingkat provinsi” terang Bupati Sintang

“Saya selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Sekda yang sudah mengkoordinasikan semua upaya kita, kepada Bappeda yang sudah menyusunkan rencana pembangunan kita, kepada tenaga kesehatan,  tenaga KB BKKBN Kabupaten Sintang serta juga petugas-petugas di lapangan yang sudah berjibaku memperbaiki kualitas hidup orang Sintang khususnya untuk 1000 HPK atau hari pertama kelahiran,” terang Bupati Sintang

Status Gizi Indonesia angka stunting di Kabupaten Sintang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan sehingga menempatkan Sintang menjadi kabupaten/kota paling rendah angka prevalensi balita stunted mencapai 18,7% pada tahun 2022.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai prevalensi balita stunted Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 27,8%. Padahal tahun 2021 angka stunting Kabupaten Sintang lebih tinggi daripada angka stunting pada tingkat provinsi.  Dibanding nilai angka stunting pada tahun 2021 terjadi penurunan yang besar dari angka 38,2% menjadi 18,7 %.

Hal ini menunjukkan keberhasilan dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Sintang dalam menangani stunting.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dari hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting turun 2,8% dibandingkan tahun lalu.

Artinya, kini angka stunting Indonesia di tahun 2022 sebesar 21,6%. Asal tahu saja, pemerintah terus menargetkan stunting turun dan berada di level 14% pada tahun 2024 mendatang.

“Saya laporkan bahwa hasil SSGI Tahun 2022 survei status gizi Indonesia itu turun dari tahun lalu 24,4%, turun 2,8% menjadi 21,6%,” kata Budi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara virtual, Rabu (25/1).

Angka penurunan stunting sendiri ditargetkan 3% setiap tahun. Namun untuk tahun 2022, hanya 2,8% lantaran dampak dari pandemi.

Budi pun menyebut, dengan penurunan 2,8% saat terjadi pandemi tetap perlu diapresiasi.

“Kalau Bapak Presiden bilang wah targetnya-kan 3%, ini dekat 3% tapi memang belum tercapai. Tapi saya mesti terima kasih, terutama ke Gubernur, Bupati, dan Walikota karena ini terjadi masa pandemi, bukan terjadi masa biasa,” imbuh Budi.

Maka, dengan kondisi pandemi terkendali di tahun ini, penurunan stunting akan semakin baik. Dalam paparannya, pemerintah menargetkan, prevalensi stunting dapat turun menjadi 17,8% di tahun 2023.

“Jadi mudah-mudahan karena pandemi yang sudah terkendali tahun ini mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik,” harapnya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, tahun ini ada empat provinsi yang mengalami penurunan hingga 5%. Yakni, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Riau.

“Itu turunnya kepala 5%. Jadi saya ingin mengucapkan selamat untuk provinsi-provinsi itu. Saya juga laporkan bapak Presiden ada dua provinsi besar yang turunnya hingga 3%. Karena kalau bapak pengen turun ke 14% itu bukan hanya persentasi mesti turun Pak, nominalnya mesti turun,” jelas Budi.

Sementara itu, dua provinsi besar yang mengalami penurunan di atas 3% adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jika ingin mengejar target penurunan stunting hingga 14% di 2024, maka mulai 2023, penurunan stuning harus di angka 3,8%. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasi oleh BKKBN dan Wakil Presiden.

“Masalah ekonominya mesti Menteri Sosial, masalah pendidikannya mesti Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, infrastruktur jamban n-a mesti Menteri PU. Nah Kementerian Kesehatan kebagian intervensi yang spesifik bapak Presiden itu peranannya kata WHO cuma 30%,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan kini fokus pada dua langkah intervensi penurunan stunting yakni pencegahan saat si ibu hamil dan saat anak usia 6 sampai 24 bulan.

Sebagai informasi, sebelumnya survei prevalensi stunting Indonesia dilakukan setiap 3 tahun hingga 5 tahun sekali. Namun sejak 2021 Budi meminta agar survei prevalensi stunting dilakukan setiap tahun

(RILIS PROKOPIM)