Agustinus : Tidak Semua Raperda Harus Ada Naskah Akademik

SINTANG [ www.mediakapuasraya.com]- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Sintang, Agustinus menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I terhadap 2 Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2022 selaku eksekutif.

Laporan pansus disampaikan melalui rapat Paripurna ke-27 DPRD Sintang, pada Jumat 23 Desember 2022.

Ia menerangkan bahwa Pansus I DPRD Sintang, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sintang nomor 31 tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sintang terhadap 6 Raperda Kabupaten Sintang tahun 2022 yang mana keanggotaannya terdiri dari;

  1. Santosa, S.Ap Ketua
  2. Billy Welsan Wakil Ketua
  3. Rudy Andreas Anggota
  4. Kartimia Marwarni Anggota
  5. Liyus, S.Sos Anggota
  6. Agustinus, Sh Anggota
  7. Yulius, S.Sos Anggota
  8. Lim Hie Soen, S.Ap Anggota
  9. Agrianus, S.Sos, M.Si Anggota
  10. Maria Maghdalena, Sh,Mh Anggota
  11. Ghulam Raziq, St Anggota

“Berlandaskan dari surat keputusan tersebut pansus I DPRD Kabupaten Sintang bersama eksekutif telah melakukan pembahasan Rapeda Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Kabupaten Sintang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui rapat internal pansus dan rapat-rapat kerja bersama OPD pemprakarsa guna merumuskan secara teknis dan sistematis terhadap Raperda dimaksud,” terangnya.

Dikatakannya bahwa fungsi, tugas dan wewenang DPRD salah satunya adalah membentuk peraturan daerah. Tahapan yang telah dilaksanakan seperti pembentukan program peraturan daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas rancangan pembentukan peraturan daerah telah di tetapkan. “Dan terhadap, kedua Raperda ini telah diprogramkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022,” imbuhnya.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Pada pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

“Dapat kami sampaikan bahwa pembahasan Raperda tersebut, dilakukan melalui penyampaian penjelasan, argumentasi, dan penajaman materi secara bersama-sama karena dengan kebersamaan dan tanggungjawab serta dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan muatan materi Raperda tersebut,” terangnya.

“Pansus I DPRD Kabupaten Sintang bersama OPD pengusul Kabupaten Sintang juga telah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 desember 2022 jam 13.30 wib. Adapun hasil konsultasi tersebut adalah bahwa pengajuan Raperda tidak semua mewajibkan adanya naskah akademik,” tambahnya.

 

(Rilis Sub Humas Protokol dan Publikasi Set DPRD Sintang)

__Terbit pada
24/12/2022
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya