Ini Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Sintang Terhadap 2 Raperda Usulan Pemkab Sintang

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Mainar Puspa Sari

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umum terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Sintang tahun 2022.

Padangan umum Partai Demokrat disampaikan melalui juru bicaranya Mainar Puspa Sari dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan III pada Senin 12 Desember 2022.

Mainar mengungkapkan ada 6 Raperda yang berasal dari pemerintah daerah selaku eksekutif tahun 2022 ini, 2 diantaranta yakni Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Kayan Hulu dan Ibukota Kecamatan Kayan Hilir dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Terkait Raperda pemindahan Ibukota Kecamatan diejaslkan Mainar bahwa memperhatikan pasal 9 ayat 5 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dinyatakan bahwa pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Dengan pemindahan ibukota kecamatan maka diharapkan pelayanan pemerintahan kecamatan dapat lebih optimal serta diharapkan pula dapat mendorong pembangunan wilayah Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir,” harapnya.

Dikataknya juga bahwa Raperda tersebut telah berkali-kali diajukan oleh Bupati Sintang, untuk itu perlu pembahasan yang lebih akurat lagi ditingkat selanjutnya agar diperoleh hasil yang terbaik.

“Kami Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang menginggatkan kita bersama terkait teknis pemindahan ibukota Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu untuk dibahas lebih dalam lagi kedepannya,” ujar Mainar.

Sementara terkait Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018, “untuk itu Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang memandang perlu segera dilakukan pembahasan selanjutnya agar kita semua dapat membentuk produk hukum daerah yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah di Kabupaten Sintang,” pungkasnya,

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan bahwa pihaknya telah menindak lanjuti persyaratan yang diperlukan untuk mendukung proses pemindahan ibu kota Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Hilir sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi DPRD Kabupaten Sintang nomor 800/686/DPRD/2021.“Secara umum seeprti yang tertuang dalam surat tersebut sudah kami tindaklanjuti,” tukasnya.

(Rilis Sub Humas Protokol dan Publikasi Set DPRD Sintang)

__Terbit pada
14/12/2022
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya