Fraksi PDIP DPRD Sintang Harap Ada Kesetaraan Dalam Penetapan Hukum

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang, Agustinus

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umum terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Sintang tahun 2022.

Padangan umum  Fraksi PDI Perjuangn disampaikan melalui juru bicaranya  Agustinus dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan III pada Senin 12 Desember 2022.

Fraksi PDI Perjuangan berharap dengan adanya Raperda Kabupaten Sintang tentang penyelenggaraan bantuan hukum, maka sekiranya ada perlakuan  kesetaraan yang sama dalam penetapan hukum yang ada.

Sementara menanggapi Raperda Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022-2045. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik terkait rancangan peraturan tersebut.

“Dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia sering kali menyampaikan bahwa di tahun 2023 kita akan mengalami masa yang sulit akibat ketidakpastian ekonomi dunia dan perang yang belum berakhir sampai hari ini antara Ukraina dan Rusia,” katanya.

Meski begitu  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang memberikan beberapa catatan penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat peraturan tersebut yakni harus melihat kultur dan budaya masyarakat Kabupaten Sintang yang masih kental terhadap adat istiadat. Harus memperhatikan potensi dan sumber daya alam yang potensial.

“Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan membuat rencana strategis serta tindak lanjut dari pengelolaan sektor pertanian,” ungkapnya,

Kemudian dinas terkait atau OPD harus mampu bersinergi dengan semua sektor dalam implementasi kebijakan yang akan diambil. “Selain untuk melindungi investasi perkebunan, maka rancangan peraturan daerah ini juga harus berpihak kepada masyarakat, dengan memperhatikan kesejahterakan masyarakat, melindungi hak-hak adat dan agar membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat dipekerjakan sesuai dengan bidang dan kemampuannya,” pinta Agustinus.

Sekretaris Daerah Yosepha Hasnag menjelaskan bahwa dengan hadirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat kurang mampu (miskin), anak di bawah umur, perempuan dan penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan permasalahan hukum yang bergulir hingga ke pengadilan.

“Untuk perlakuan yang sama dalam penerapan hukum yang ada kami juga berharap dapat di dilaksanakan dengan baik, akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang ada,” terangnya.

“Berkenaan dengan beberapa catatan penting yang harus dipertimbangkan dalam Raperda tentang rencana induk pengelolaan perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2022-2045, kami sangat sependapat dengan hal tersebut.  Dapat disampaikan bahwa dasar penyusunan rencana induk pengelolaan perkebunan adalah kajian sosial ekonomi dan budaya dimasyarakat serta kajian areal bernilai konservasi tinggi (NKT) dimana dalam kajian tersebut beberapa aspek yang disarankan telah diakomodir dalam Raperda dimaksud,” tambahnya.

(Rilis sub Humas Protokol dan Publikasi Set DPRD Sintang)

__Terbit pada
14/12/2022
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya