Fraksi Hanura DPRD Sintang Sampaikan Pandangan Umum Terhadap 6 Reperda

Juru Bicara Fraksi Hanura, Lim Hie Soen

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umum terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Sintang tahun 2022.

Padangan umum Fraksi Partai Hanura disampaikan melalui juru bicaranya,  Lim Hie Soen dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan III pada Senin 12 Desember 2022.

Lim Hie Soen menyebutkan ada 6 Raperda usulan dari pemerintah daerah selaku eksekutif, yakni;

  1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2022-2045;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
  4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Kayan Hulu Dan Ibu Kota Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang;
  5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Dan
  6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ia menyampaikan bahwa Fraksi Partai Hanura DPRD Sintang menyetujui 6 Raperda tersebut dan selanjutnya dapat di bahas di rapat panitia khusus (Pansus).

Kami Fraksi Hanura  berpendapat bahwa pembahasan tersebut dapat di lanjutkan dalam sidang sidang selanjutnya antara DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Sintang sehinga di capai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang tahun  2022,” ujarnya.

Lim Hie Soen mengatakan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

“Fungsi peraturan daerah juga sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tingi, serta sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam koridor nkri yang berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945,” ujarnya.

Dikatakknya bahwa, 6 Raperda yang disampaikan tersebut, dibentuk dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan sesuai kewenangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan, sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang seutuhnya.

“Tujuan dibentuknya masing-masing raperda dimaksud adalah dalam kerangka pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta guna terciptanya pembangunan bidang hukum yang terencana, terpadu dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(Rilis Sub Humas Protokol dan Publikasi  Set DPRD Sintang)

__Terbit pada
12/12/2022
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya