SINTANG, [www.mediakapuasraya.com]- data kependudukan masyarakat kecamatan Serawai dan ambalau mengalami selisih sangat signifikan antara data yang dikeluarkan disdukcapil dengan Kecamatan bahkan selisihnya mencapai 11.000 jiwa. Pengurangan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan alokasi kursi untuk Dapil V Kecamatan Serawai dan Ambalau terancam berkurang dari semula 4 kursi menjadi 3 kursi saja.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain menyayangkan banyaknya data kependudukan masyarakat kecamatan Serawai dan ambalau Kabupaten Sintang yang berkurang drastis.
“Persoalan pokoknya bukanlah berkurangnya jatah jumlah kursi di Dapil V Kecamatan Serawai Ambalau, karena itu hanya keterwakilan saja. Tapi yang paling kita sayangkan adalah data kependudukan masyarakat yang selama ini ada dicabut oleh pemerintah, dengan begitu masyarakat yang dicabut data kependudukannya kehilangan hak-hak kewarganegaraan,” kata Zulkarnain di DPRD Sintang belum lama ini.
Dikatakannya masyarakat yang datang kependudukannya dicabut otomatis Kehilangan hak-haknya baik hak dalam pemilihan umum maupun hak-hak terhadap program pemerintah.
“Otomatis mereka tidak bisa memberikan hak suaranya pada pemilu, kemudian tidak bisa mendapatkan program pemerintah seperti bantuan sosial, karena mereka sudah tidak lagi terdata dalam sistem kependudukan. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat. Kondisi inilah yang sangat kita sayangkan, kalau soal pengurangan kursi itu hanya keterwakilan saja hal yang paling krusial adalah kehilangannya hak-hak masyarakat akibat dicabutnya data kependudukan,” jelasnya.
Maka dari itu, kata Zulkarnain persoalan tersebut harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah agar masyarakat tidak kehilangan hak hak kewarganegaraan.
“Artinya kita menginginkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang ini masuk dalam data kependudukan sehingga masyarakat tidak Kehilangan hak-haknya,” kata Zulkarnain.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengatakan masyarakat sangat penting mengantongi administrasi kependudukan hampir setiap administrasi yang dibutuhkan menggunakan data kependudukan.
“yang namanya data kependudukan baik itu KK KTP merupakan dasar dari pelaksanaan administrasi lainnya. Kita membuat SIM perlu KTP kita ingin bikin surat saja perlu KTP artinya ini sangat penting maka ini harus menjadi fokus pemerintah dalam hal ini didasarkan agar segera menuntaskan persoalan ini agar masyarakat yang datang kedudukannya dicabut dapat kembali mendapatkan hak-haknya,” ujar Zul.
