Harap Gaji PPPK Tidak Dibebankan Ke Daerah

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Welbertus

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Welbertus berharap pemerintah pusat membatalkan wacana membayar gaji
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibebankan kepada APBD. Pembayaran gaji PPPK diharapkan diakomodir dalam APBN.

Selai itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap kewenangan menentukan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tentukan oleh daerah. Hal tersebut menurutnya sangat penting sebab daerah lah yang mengetahuinya kondisi dan kebutuhan di daerah.

“Pertama kita sangat menyambut baik rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2022 ini. Infomasinya ada 723 formasi baik formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” kata Welbertus di Jumpai di DPRD Sintang belum lama ini .

Diketahui untuk tenaga guru, Kabupaten Sintang mendapat kuota 600 formasi dari pemerintah pusat, ia menyayangkan bahwa formasi tersebut tidak ditentukan oleh pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat.

“Harusnya Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menentukan formasi agar tepat sasaran karena daerahlah yang tahu kebutuhandan kondisi di lapangan,” kata Welbertus.

Ia menyebutkan ada salah satu Sekolah di Sintang yang mendapat formasi guru agama tapi tidak ada siswanya yang beragama tersebut.

“Saya ambil contoh di SMPN 6 kelam Permai di Desa Sungai Lais ada formasi untuk agama Kristen sementara siswa di sana tidak ada yang beragama Kristen. Ini saya anggap tidak tepat dalam penentuan formasi,” jelasnya.

Selain itu, Welbertus menilai wacana gaji PPPK dibebankan pada APBD dinilainya tidak adil buat daerah. Mestinya jika formasi ditentukan pempus maka gaji PPPK juga di bebankan melalui APBN.

“Kalau pengajian PPPK dibebankan kepada APBD rasanya tidak adil. Sudah terlanjur dari pemerintah pusat yang menentukan formasinya, harusnya mereka juga digaji dari APBN, harapan kita bisa seperti itu,” ujarnya.

Namun menurutnya, hal yang paling krusil adalah penentuan formasi harsu jadi kewenangan daerah. “Artinya kita minta pemerintah pusat dalam penentuan formasi bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang memang tahu riil kebutuhan di lapangan,” tukasnya

Wakil Bupati Sintang, Melkianus menyebutkan pihaknya telah mengusulkan ribuan formasi kepada pemerintah pusat baik formasi guru kesehatan maupun teknis dan Admininstrasi. Ia menyampaikan bahwa jumlah tenaga honorer di Kabupaten Sintang lebih dari 4 ribu orang. Pemerintah daerah sudah mengusulkan semua formasi tersbeut ke pemerintah pusat namun hanya terakomodir 723 formasi terdiri dari, 600 tenaga guru 100 tenaga kesehatan dan 23 tenaga teknis.

“Ada beberapa yang menjadi Dilema kita yang hadapi yaitu formasi ditentukan oleh pusat sementara pembayaran gaji dibebankan kepada daerah,” kat Melkianus.

Meski begitu, pihaknya tidak dapat berbuat lebih banyak, hanya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

“Dalam pertemuan seluruh kepala daerah kita juga sudah meminta kepada pemerintah pusat agar Gaji PPPK dibebankan kepada APBN. Selama ini yanh sudah PPPK diakomodir di APBD. Kedepan kita minta di APBN karena kalau dibebankan melalui APBD tentulah kita merasa sulit. Apalagi dengan kondisi APBD kita yang juga sulit setelah pandemi covid-19. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” terang Melki.

__Terbit pada
02/12/2022
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya