SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok akhir akhir ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa saat dijumpai awak media di Gedung DPRD Sintang, Rabu 23 November 2022 kemarin.

Santosa mengatakan masyarakat di daerah pemilihannya itu meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pengendalian harga sembako di pasaran.

“Usulan tersebut disampaikan masyarakat saat saya reses di jalur inggar Kecamatan Kayan Hilir beberapa waktu lalu. Mereka keluhkan tingginya harga sembako,” ungkap Santosa.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, lonjakan harga sembako tersebut diakibatkan tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Sintang. Kondisi ini pula diakuinya memang menyulitkan masyarakat.

“Maka saat saya reses kemarin mereka meminta kita menyampaikan kepada pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Disperindaqkop Sintang agar memonitor harga-harga barang yang ada di pasar,” ungkapnya.

Santosa menegaskan usulan masyarakat tersebut sudah dijawab oleh pemerintah daerah dengan menggelar operasi pasar atau bazar di kecamatan Kayan Hilir. Masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya operasi pasar tersebut.

“Paska reses kemarin, usulan-usulan masyarakat ini langsung kita tindaklanjuti secara kelembagaan. Suah kita sampaikan kepada pimpinan. Dan melalui pandangan umum DPRD kita juga sampaikan kepada pemerintah daerah agar segera diakomodir. Kita bersyukur dan mengapresiasi pemerintah langsung memberikan respon cepat terhadap keluhan masyarakat tersebut,” jelasnya.

Selain keluhan terkait harga sembako yang tinggi, masyarakat juga mengusulkan pembangunan infrastruktur di daerah kecamatan kayan. Usulan terkait penanganan Kegawataruratan infrastruktur tersebut tidak pernah absen.

“Usulan itu juga sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah melalui lembaga DPRD. Jawaban pemerintah juga sudah kita terima bahwa pemerataan pembangunan tersebut memang sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran dan mesti kita akui bahwa kondisi keuangan daerah yang minim,” jelasnya.

“Pada intinya kita selalu siap mengawal aspirasi masyarakat,” tukasnya.