SINTANG, [www.mediakapuasraya.com] –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain menyebutkan dirinya sudah melaksanakan proses di daerah pemilihannya di kecamatan Serawai dan Ambalau Kabupaten Sintang.

Secara umum Zulkarnain menyebabkan usulan masyarakat masih didominasi pembangunan infrastruktur. Ia mengakui bahwa Infrastruktur jalan dan jembatan di daerah masih mengalami kegawatdaruratan.

“Saya sudah menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses ada cukup banyak usulan yang disampaikan masyarakat namun usulan yang paling mendominasi terkait pembangunan infrastruktur. Sebetulnya usulan ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah diusulkan tapi belum diakomodasi oleh pemerintah maka diusulkan lagi,” kata Zulkarnain di DPRD Sintang belum lama ini.

Zulkarnain mengungkapkan sebagai wakil rakyat yang diberi amanah oleh rakyat terus menyuarakan aspirasi yang disampaikan. Diakuinya memang cukup banyak aspirasi masyarakat yang sudah dijawab oleh pemerintah namun tidak sedikit pula yang masih terus diperjuangkan.

“Realisasi pembangunan infrastruktur itu masih rendah sangat wajar bila itu terus dikeluhkan oleh masyarakat. Kalau soal infrastruktur salah satunya itu adalah hal yang kita lihat sangat sulit untuk cepat dipenuhi oleh pemerintah apalagi di daerah pedalaman,” kata Zulkarnain.

Dikatakannya kegawatdaruratan infrastruktur merupakan persoalan lama yang tidak mudah dituntaskan oleh pemerintah. Kerusakan infrastruktur memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat satu diantaranya kenaikan harga kebutuhan barang pokok.

“Apalagu kalau musim hujan seperti ini, jalan begitu jelek sehingga sedikit susah untuk dilewati kendaraan. Otomatis hal tersebut membuat nilai barang pun naik di sana. Kalau sudah musim hujan gini tidak ada alternatif lain selain jalur sungai biayanya mahal,” kata Zul.

Dikatakannya beberapa ruas jalan di kecamatan Serawai ambalau yang rusak parah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat dalam penanganannya. Zulkarnain mengungkapkan sudah intens membangun komunikasi ke dua pemerintahan tersebut, agar infrastruktur di sana untuk dapat diperbaiki.

“Kita di daerah ini terus mendorong apa yang menjadi tanggung jawab pihak provinsi maupun Pusat Namun kita harus menyadari bahwa memang kendala klasik yang selama ini yaitu keterbatasan anggaran mau kita minta bagaimanapun Kalau anggarannya tidak ada tentu tidak banyak pembangunan yang dapat diakomodir,” pungkasnya.