SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Fraksi Partai Hanura menyarankan Pemkab Sintang melalui Bupati untuk segera mengevaluasi kepala dinas yang penyerapan anggaran kegiatan fisiknya pada APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 masih rendah.

“Terutama dinas pendidikan karena sampai saat ini masih ada kegiatan fisik murni yang belum berkontrak, padahal pengesahan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 dilakukan pada bulan september 2021 namun sampai saat ini mengapa belum berkontrak?,” tanya Nekodemus, juru bicara Fraksi Hanura DPRD Sintang belum lama ini.

Pihaknya minta kepada bupati Sintang untuk memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan pemotongan anggaran perjalanan dinas terhadap dinas-dinas atau OPD yang penyerapan anggaran fisiknya lamban dan rendah tersebut.

“Kami juga minta Pemkab SIntang melalui Bupati juga memberikan penghargaan kepada dinas atau OPD yang kinerjanya bagus dan berprestasi serta penyerapan anggarannya cepat dengan menaikan tunjangan kinerja sesuai dengan kemapuan keuangan daerah,” pintanya.

Wakil Bupati Sintang Melkianus mengatakan mengenai saran untuk mengevaluasi kepala dinas yang penyerapan anggaran kegiatan fisiknya pada APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 masih rendah, tentunya akan menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan dalam penempatan berikutnya.

“Terkait permasalahan kegiatan-kegiatan fisik di dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang terlambat pelaksanaannya, dapat kami jelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan fisik pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang sudah berjalan sejak bulan september bahkan fisik dilapangan sudah mencapai 40% – 70%,” ujarnya.

Kendala diantaranya administrasi perencanaan pada survey terlambat karena bersamaan dengan kegiatan DAK fisik, kendala berikutnya akses transportasi angkut bahan material terhambat karena banjir.

“Untuk DAU sudah berkontrak 21 paket terdiri dari 15 SD dan 6 SMP yang ditetapkan tanggal 11 oktober 2022 dan sudah berjalan kegiatan dilapangan, sebagian penyedia melakukan proses pencairan 95% atau fisik 100%. Kemudian sisa paket fisik dau murni termasuk di perubahan anggaran akan direncanakan proses pengadaannya di minggu ke-2 November 2022,” jelasnya,

Melkianus menyampaikan terima kasih atas saran terkait pemberian sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan pemotongan anggaran perjalanan dinas terhadap dinas-dinas atau OPD yang penyerapan anggaran fisiknya lamban dan rendah, serta memberikan penghargaan kepada dinas atau opd yang kinerjanya bagus dan berprestasi serta penyerapan anggarannya cepat dengan menaikan tunjangan kinerja sesuai dengan kemapuan keuangan daerah. “Tentunya akan menjadi perhatian kami. Atas saran tersebut diucapkan terima kasih,” pungkasnya. (Rilis Sub Humas Protokol dan Publiaksi Set DPRD Sintang)