SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Zulkarnain mengaku prihatin dengan peristiwa banjir yang melanda Kecamatan Serawai dan ambalau Kabupaten Sintang.

Menurutnya banjir tersebut terjadi tidak hanya karena peningkatan curah hujan, tetapi juga karena berkurangnya lahan hutan akibat sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi hutan yang kritis mengakibatkan penyerapan air jadi lambat.

Menurutnya untuk mencegah banjir lebih hebat lagi ke depan Pemerintah perlu mengunci keran izin kepada perusahaan agar tidak lagi membuka lahan di kecamatan Serawai dan Ambalau.

“Kuncinya di pemerintah pusat mereka harus stop memberikan izin kepada pihak perusahaan untuk membuka lahan lagi, karena hutan kita sudah kritis itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga hutan tetap terjaga bisa dikatakan hutan yang masih ada itu hanya di kecamatan Serawai dan Ambalau,” ujar Zulkarnain, Seni 14 November 2022.

Zulkarnain menilai selama ini izin perkebunan kelapa sawit mudah didapatkan oleh pihak perusahaan sementara dilihat dari kondisi hutan sudah sangat kritis.

“Ini menjadi persoalan yang serius harus segera ditangani agar hutan tidak dibabat oleh untuk kepentingan semata tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan maka kita mendesak pemerintah stop memberikan izin karena kita khawatir mau jadi apa Kabupaten Sintang kalau semua hutan berubah jadi lahan sawit,” ungkapnya.

Ia pun menyayangkan saat ini pemberian izin perusahaan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat padahal pemerintah daerah lah yang betul-betul mengetahui kondisi yang ada di daerah.

“Kita kan tidak tahu apakah pemerintah pusat itu memberikan izin melihat langsung ke lapangan Bagaimana situasi dan kondisi di daerah. Seharusnya pemerintah pusat jeli dan bisa memahami kondisi di lapangan sebelum memberikan izin, mestinya kewenangan ini kembali kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.