Siapkan Anggaran 2023, Sekda dan Kepala Bappeda Sintang Ikuti Forum Bappeda Se Kalbar

Siapkan Anggaran 2023, Sekda dan Kepala Bappeda Sintang Ikuti Forum Bappeda Se Kalbar

Sintang-www.mediakapuasraya.com-Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha  Hasnah, M. Si mengikuti Forum Bappeda Se Kalimantan Barat di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin, 7 Februari 2022.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Forum Bappeda Se Kalimantan Barat tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, SH, M. Si.

Hadir pada acara Forum Bappeda Se Kalimantan Barat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dan Kepala Bappeda Se Kalimantan Barat. Peserta Forum Bappeda Se Kalimantan Barat mendapatkan pengarahan dari Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH. M. Hum dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan  Barat dr. Horisson, M. Kes.

Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia menuju Kalimantan Barat yang sejahtera, maka diperlukan pertemuan dan diskusi untuk sharing informasi ketika persiapan rencana aksi. Salah satu wadah silahturahmi dan diskusi adalah melalui forum Bappeda Se kalimantan barat.

Pada acara pembukaan  yang berlangsung di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Bapak H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. selaku Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa sinkronisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat bersama Bappeda Kab./Kota sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga tidak terjadi tumbang tindih baik dalam kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu beliau juga menegaskan kepada Bappeda agar melakukan koordinasi dengan BPS agar data capaian benar-benar tepat dan akurat. Forum Bappeda merupakan agenda rutin tahunan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmidji, SH.,M.Hum dalam arahannya menyampaikan “Pertemuan ini untuk validasi data dan sinkronisasi program”. Validasi data menjadi hal yang penting karena proses awal formulasi kebijakan menuju Kalimantan Barat yang sejahtera sesuai dengan visi Kalimantan Barat dimulai dengan sajian data yang valid, komprehensif dan kekinian. Berawal dari data yang valid, maka kebijakan yang akan diformulasikan dan diimplementasikan akan tepat sasaran.

Selain dari pada itu sinkronisasi program menjadi hal penting untuk dibahas dalam rangka kesamaan tujuan membangun Kalimantan Barat sehingga semakin jelas peranan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Ir. Yuslinda, MM yang mengatakan : “fokus Kalimantan Barat Tahun 2020–2021 adalah infrastruktur termasuk di dalamnya bangunan fisik”. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sinkronisasi pembangunan menjadi hal yang penting, sebagai ilustrasi ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendak membangun SMA maka Pemerintah Kabupaten dan Kota berperan dalam menyiapkan lahan yang clear and clean dengan dukungan data evidencenya sertifikat atau dokumen status tanah. Inilah argumentasi yang menjadi landasan pentingnya sinkronisasi program provinsi dan kabupaten kota menuju Kalimantan Barat sejahtera.

Selanjutnya Forum Bappeda Kab./Kota Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri dilanjutkan di Ruang Pertemuan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dengan dengan beberapa agenda pada pointer seperti  Perencanaan membahas program-program unggulan, sinkronisasi Indikator Makro, Implementasi Permendagri (PMDN) No. 70 tahun 2019 dan PMDN No. 90 tahun 2019, dan Perencanaan dan Mekanisme Pokir Legislatif. Juga membahas     Penganggaran terkait dengan sumber pembiayaan untuk program-program unggulan dan pola pembiayaan (Tugas Pembantuan Provinsi kepada Kab./Kota dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kab./Kota).    Pelaksanaan membahas sinkronisasi kegiatan / lokasi,  Publish Standar Harga Satuan di Sistem Informasi, Integrasi aplikasi SIMAKDA dengan SIRUP.     Monitoring Dan Evaluasi ketersediaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi  di tiap Kab./Kota dan Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pelaporan.  Musrenbang juga membahas jadwal Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Pola pembagian Desk pada saat Musrenbang dan forum OPD (berbasis Indkitor Makro)

 

 

__Terbit pada
07/02/2022
__Kategori
Sintang