Dewan Sintang Soroti Temuan BPK-RI

Anggota DPRD Sintang, Senen Maryono

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Laporan keuangan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 mendapat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)  dari Badan pemeriksa keuangan Republik Indoensia (BPK RI) perwakilan kalimantan Barat.  Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)  tersebut sudah diraih 9 kali berturut-turut.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Fraksi Amanat Persatuan Senen Maryono menyampaikan hasil kajian pihaknya terhadap pidato pengantar Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan  APBD Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2020 yang dipsampaikan pemerintah daerah kepada DPRD.

Senen menyebutkan meski laporan keuangan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 tersebut penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)  dari Badan pemeriksa keuangan Republik Indoensia (BPK RI) perwakilan kalimantan Barat namum terdapat  beberapa catatan karena masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan dari BPK-RI karena masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“kami ingin menanyakan, beberapa temuan pemeriksaan dari BPK-RI. Temuan BPK ini apakah hanya administratif terkait keuangan atau apakah  sudah seluruhnya ditindaklanjuti atau sedang ditindaklanjuti,” tanya Senen saat menyampaikan  pandangan umum fraksinya terkait Raperda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang  tahun 2020 dalam Rapat paripurna ke-5  DPRD Sintang Masa Persidangan II Tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat 9 Juli 2021.

Senen juga menanyakan terkait realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 terdapat selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan sebesar RP.46,13 milyar

“apakah Sipla ini sudah dirancang penggunaannya pada APBD Murni 2021 atau sudah dirancang saat Refocusing kemarin  atau baru akan dibahas antara Badan anggaran dan T2PD pada perubahan anggaran yang akan datang,” tanyanya.

Pihaknya berharap silpa tersbut dapat dibahas sehingga anggrannya dapat terserap. “semoga jawabanya yang terkahir tadi saya sampaikan,” ucap Senen.

Wakil Bupati Sintang Sudiyanto mengatakan jika silpa yang bersumber dari dana terikat (earmark) dan luncuran kegiatan maka penganggaran penggunaannya pada pos-pos APBD murni tahun 2021, sedangkan silpa yang bersumber dari dana terikat dan/atau karena efisiensi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan APBD tahun 2020 maka akan diusulkan pada perubahan APBD tahun 2021.

Terkait termuan BPK-RI, Sudiyanto mengaku bahwa benar ada beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh OPD sebagai akibat dari kesulitan OPD terkait dalam memenuhi dokumen pendukung sebagaimana termuat dalam rekomendasi. “Selain itu  mekanisme terkait pembahasan tindak lanjut temuan/rekomedasi hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi kalimantan barat dilakukan per semester setiap tahunnya,” jelasnya.

“pembahasan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi kalimantan barat semester I tahun 2021 telah dilakukan pada tanggal 22 s/d 25 juni 2021 dengan hasil akhir penyelesaian tindak lanjut yang dinyatakan tuntas sebesar 81,40 % ; dan terkait bukti pendukung sampai saatini tanggal 9 juli 2021 belum disampaikan oleh BPK RI ke pemerintah Kabupaten Sintang disebabkan masih dalam proses cetak,” jelasnya.

__Terbit pada
14/07/2021
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya