DPRD Akan Bahas Raperda APBD 2020 dalam Rapat Kerja

Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- DPRD Kabupaten Sintang akan membahas materi Raperda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020 melalui rapat kerja.

Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengatakan  penyampaian nota keuangan dan perda APBD tahun anggaran 2020 telah berpedoman pada rancana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016 — 2021.

Pedoman tersebut merupakan bahan penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan sistem pengendalian intern yang telah memadai, memuat informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang telah sesuai standart akuntansi pemerintahan.

“suatu kewajiban bagi DPRD untuk mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi kembali terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020,” jelasnya. Saat Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2021, Kamis 8 Juli 2021.

Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Dan selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang sesuai peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan tata tertib nomor 1 tahun 2019, yang mengamanahkan pelaksanaan fungsi dimaksud dengan membentuk peraturan daerah bersama bupati, serta mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“yang tentunya menjadi bahan materi dan bahan evaluasi dalam melaksanakan pengkajian dan pembahasan oleh badan anggaran, sehingga hasil kerja badan anggaran yang terjabarkan dalam laporan badan anggaran memuat koreksi-koreksi yang konstruktif — dan strategis, dalam kerangka implementasi fungsi pengawasan DPRD serta dapat menjadi bahan bagi pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan kebijakan daerah dan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 nantinya,” ujar Ronny.

Mekanisme dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020, oleh DPRD dilaksanakan melalui rapat kerja alat kelengkapan dewan yaitu di bahas oleh Badan Anggaran bersamasama dengan TAPD dan seluruh OPD.

“Kita berharap dalam proses pembahasan dapat menciptakan harmonisasi dan sinergisitas dengan penyampaian saran dan argumentasi secara komprehensif dan didukung bahan atau data-data yang akurat, sehingga hasil pembahasan dapat menjadi rumusan kesimpulan yang akuntabel, obyektif dan detail, yang pada akhirnya menjadi bahan evaluasi dan koreksi, sehingga legalitas dokumen keuangan yang baik, benar, dan akuntabel dapat tercapai dalam kerangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

__Terbit pada
08/07/2021
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya