Pencairan APBD Dibatasi Untuk Kegiatan Mendesak

Kepala BPBKAD Sintang, Joni Sianturi

SINTANG [ www.mediakapuasraya.com]- Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi menjelaskan terkait APBD Sintang yang mengendap di bank hingga bulan Mei 2021.

Joni menyampaikan bahwa harus di recofusing dulu sesuai perintah dari pusat, jika tidak di batasi maka duitnya tidak ada untuk recofusing untuk penanganan vaksin dan penanganan covid-19.

“Kita masih dibatasi dulu. Karena perintah dari pusat, harus di-recofusing dulu. Jadi kalau kita ndak batasi, nanti duitnya ndak ada untuk recofusing. Recofusing itu untuk penanganan vaksin dan penanganan covid-19,” terangnya.

Joni menjelaskan recofusing adalah realokasi anggaran pemerintah yang semula untuk berbagai kegiatan termasuk pembangunan, kemudian dipotong untuk penanganan Covid-19. Jadi pencairan APBD dibatasi dulu dana yang di keluarkan khusus untuk hal-hal yang mendesak, seperti pembayaran listrik dan pembayaran iuran PDAM.

“Saat ini kami sedang menyusun recofusing tersebut. Jadi itu yang kita tunggu. Kita takutnya jika uang tersebut dicairkan untuk berbagai kegiatan, ketika refocusing malah anggaran tidak cukup. Jadi pencairan APBD kita batasi dulu. Dana yang kita keluarkan khusus untuk hal-hal yang mendesak. Seperti pembayaran listrik, pembayaran iuran PDAM, serta kegiatan lain yang penting seperti operasional kantor dan pelayanan masyarakat,” terangnya.

Joni menambahkan untuk dana tranfer daerah setiap bulannya sudah di kirim, jika pemerintah daerah tidak melakukan recofusing terhadap APBD, maka Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda.

“Dana transfer kan dikirim tiap bulan. Jadi tiap bulan dibagi 12. Tiap bulan dikasi, kita fokus menyelesaiakan recofusing dulu. Kalau pencairan APBD tidak dibatasi dulu, nanti ndak bisa recofusing,” ungkapnya.

Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri menjelaskan APBD Sintang tahun 2021 yang hingga bulan Mei mengendap di Bank. Padahal, seharusnya APBD cepat dilaksanakan untuk berbagai kegiatan. Sehingga uang tersebut berputar di masyarakat.

“Sekarang sudah masuk bulan Mei. Sudah lewat triwulan pertama. Sudah masuk semester pertama, bahkan mau habis. Tapi APBD kita ndak gerak. Kita bisa bayangkan, kuli bangunan, toko bangunan, toko-toko yang mengharapkan uang pemerintah berputar, sekarang uangnya macet. Ngendap di bank,” terangnya.

Heri Jambri menambahkan apakah transfer dari pusat belum dilakukan ke daerah? Atau daerah yang mengendapkan uang tersebut di bank?

“Ini yang akan jadi prioritas pertanyaan kami saat rapat dengan Pemkab Sintang nanti. Kenapa pula APBD kita lalu macet? Kenapa APBD kita ndak gerak? Kenapa uang rakyat tidak berutar?,” ungkapnya.

__Terbit pada
10/05/2021
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya