SINTANG [ www.mediakapuasraya.com]- Merasa tidak mendapat keadilan tehadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Malam(PPKM) yang diterapkan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah dan Razia Swab anti Gen pada warung Kopi yang beroperasi malam Hari, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Perwakilan Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil-Menengah (UMKM) Sintang gelar Audiensi di ruang Kerjanya Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jamri, senin, 3 Mei 2021.

Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri menyampaikan bahwa ia berjanji akan menindaklanjuti hasil audiensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sintang dan pelaku usaha yang menolak Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilai tidak pro Usaha Kecil Mikro Menengah.

“Apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan UMKM saat audiensi, harus ditindaklanjuti dengan rapat kerja. Setelah ini saya akan rapat dengan pimpinan dengan mengundang pimpinan fraksi. Kemungkinan kita akan lakukan rapat kerja secepatnya dengan pihak terkait,” tegasnya.

Heri Jamri menjelaskan bahwa rapat kerja tersebut bukan untuk menyudutkan siapapun atau pihak-pihak tertentu.

“Kita tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar.  Tapi harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat pelaku usaha, Satgas hingga pemerintah. Dengan dana yang ada, kita manfaatkan sebaik mungkin dan transparan,” terangnya.

Heri Jamri menambahkan mengenai swab agar dilakukan mapping terlebih dulu. Khususnya di zona rawan corona. Bisa dengan datang ke rumah-rumah. Atau mengundang orang yang dianggap mencurigakan agar diswab.

“Bukan malah datang ke warung kopi untuk mengetahui orang itu kena corona atau tidak,” ungkapnya.

Ireng Maulana, pengelola kafe di Kota Sintang menyampaikan bahwa jumlah pengunjung menurun sebelum adanya corona. Tapi, kondisi ini diperparah dengan aktivitas Satgas, misalnya patroli di warung kopi dan kafe.

“Kami merasa, kegiatan usaha kami sedang diintimidasi oleh tindakan tim patroli. Seperti melakukan swab di tempat, sidak dan razia,” tegasnya.

Menurut Ireng pemilik kafe dan warung kopi mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan corona. “Tetapi bagi kami, upaya yang dilakukan harus lebih elegan dan mendidik. Saran kami pada Satgas, mungkin aktivitas patroli diganti monitoring. Tidak perlu ramai, cukup 1 atau 2 orang yang diutus ke tempat usaha atau pusat kerumunan lainnya. Itu untuk memastikan tempat usaha itu sudah menerapkan prokes,” sambungnya.

“Saya pikir itu upaya yang lebih baik ketimbang melakukan patroli di malam hari. Karena kami yang mengelola tempat usaha merasa ketakutan, was-was dan khawatir. Terutama pengunjung yang merasa terancam akan diswab jika nongkrong di kafe atau warung kopi,” tambahnya.