SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi menyampaikan bahwa, rata-rata sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang  terhadap APBD hanya sekitar 8,35 persen. Angka tersebut masih jauh dari standar yang ada.

“Bupati Sintang saat penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bank Kalbar menyampaikan bahwa PAD sangat menentukan banyak hal bagi suatu daerah. Bank Dunia menyatakan bahwa otonomi daerah dianggap berhasil jika PAD suatu daerah bisa diatas 20 persen dari APBD,” kata Abdul saat Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang Triwulan IV Tahun 2020 di Aula Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Selasa, 23 Maret 2021.

Maka dari itu ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mengatur ulang strategi dalam meningkatkan PAD Tahun 2021 ini. Sementara pihaknya juga akan melakukan optimalisasi dalam mengumpulkan pendapatan daerah.

“Bappenda Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk mengelola pajak daerah pada 11 jenis pajak daerah. Selain itu, dikelola oleh 12 OPD yang lain,” terangnya.

Ia juga memaparkan target dan realisasi masing-masing OPD di tahun 2020. Bappenda ditargetkan mendapatkan Rp 39 miliar, teralisasi Rp 32 miliar atau 80 persen. “Ada dua sumber pajak yang tidak terpenuhi oleh kami yakni pada PBB hanya 96 persen dan  BPHTB hanya 40 persen,” ungkapnya.

Kemudian, Dinas Kesehatan ditargetkan mendapatkan PAD Rp 18 miliar, terealisasi 21 miliar atau melampaui target. Dinas Lingkungan Hidup menargetkan mendapatkan Rp 400 juta terealisasi 204 juta atau 51 persen. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditargetkan Rp 40 juta terealisasi Rp 38 juta atau 95 persen.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan Rp 350 juta terealisasi Rp 628 juta. Sekretariat Daerah menargetkan Rp 174 juta terealisasi 84 juta. RSUD AM Djoen Sintang menargetkan Rp 60 miliar terealisasi Rp 55 miliar. Disperindagkop dan UKM menargetkan Rp 832 juta terealisasi 924 juta. BPKAD menargetkan Rp 28 miliar terealisasi Rp 22 miliar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan mendapatkan Rp 500 juta terealisasi 614 juta atau melampaui target. Dinas Pemuda, Olaharga dan Pariwisata menargetkan mendapatkan Rp 100 juta terealisasi hanya 74 juta. Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan mendapatkan Rp 520 juta terealisasi Rp 687 juta.