Sintang-www.mediakapuasraya.com-Bupati Sintang dr H Jarot Winarno, M. Med. PH mengikuti rapat koordinasi kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 pada Rabu, 10 Juni 2020 di Pendopo Bupati Sintang. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, Hazizah Ketua KPU Kabupaten Sintang, Wakapolres Sintang Kompol Alber Manurung, Kadis Dukcapil Muhammad Syarief Taufik, Kadis Kominfo Kurniawan, Kadis Kesehatan Harisinto Linoh, Ketua Bawaslu Fransiskus, Kadis PKAD Joni Sianturi, Pasi Op Kodim 1205 Sintang Kapten Didiek HP dan jajaran Pemkab Sintang.

Rapat Koordinasi tersebut dipandu langsung oleh Kaban Kesbangpol Kabupaten Sintang Budi Harto. Dalam rapat koordinasi tersebut di peroleh informasi bahwa  Pemkab  Sintang, KPU Kabupaten Sintang, Bawaslu Kabupaten Sintang, Polres Sintang dan Jajaran TNI siap melaksanakan pilkada Kabupaten Sintang pada 9 Desember 2020 mendatang.

Budi Harto Kaban Kesbangpol menyampaikan rakor ini untuk menyamakan langkah persiapan semua pihak untuk menghadapi Pilkada Sintang mengingat tahapan pilkada dilaksanakan pada saat pandemic covid-19.

Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan bahwa keselamatan warga negara menjadi yang utama saat ini dan memang pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 sudah diprotes banyak lembaga di Indonesia. “banyak orang dan lembaha mengusulkan pilkada pada tahun 2021. Tetapi Presiden, Kemendagri, dan DPR RI tetap akan  9 Desember  2020 dengan alasan menjaga konsistensi berdemokrasi 5 tahun sekali pemilihan pimpinan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan  melaksanakan pilkada. Alas an lainnya, soal penanganan penyebaran virus corona yang masih diperlukan langkah yang kuat dan stratetgis. Di saat pimpinan di daerah ada saja, penanganan belum optimal, apalagi akan dipimpin oleh pejabat bupati. Ada 240 kepala daerah yang akan berakhir 17 Februari 2021. Maka kekosongan kepemimpinan di daerah dikawatirkan mengganggu perang dengan corona.  Pemerintah pusat maunya jangan sampai diisi oleh pejabat bupati” terang Bupati Sintang.

“15 Juni 2020 seluruh tahapan akan diaktifkan, saya yakin aman dari Covid-19 jika kita semua disiplin dengan protokol kesehatan. Kerja gugus tugas penanganan virus corona di Kabupaten Sintang akan menjadi lebih ekstra. Pemerintah pusat sudah memutuskan pilkada 9 Desember 2020 harus dilaksanakan dan daerah wajib melakukan persiapan dengan tetap menjalankan secara ketat protokol kesehatan. Soal kekurangan dana, akan ada anggaran tambahan dari APBN untuk pengadaan APD petugas di Pilkada nanti. Pemkab Sintang siap bantu APD untuk tim KPU sampai anggaran pembelian APD oleh KPU sudah tersedia. Gedung yang akan dipakai pada tahapan pilkada harus di semprot desinfektan. Pemerintah pusat menargetkan 77 persen pemilih bisa ikut dalam proses pilkada maka sosialisasi kepada masyarakat sangat penting. Jangan sampai pelaksanaan protokol kesehatan menganggu kualitas demokrasi kita. Saat ini sudah 98.68 persen warga Kabupaten Sintang sudah rekam KTP elektronik. Pembentukan Desk Pilkada harus segera. Dukungan tokoh masyarakat, organisasi, tokoh adat, tokoh agama juga penting supaya pilkada Sintang sukses” tambah Bupati Sintang.

Ketua KPU Kabupaten Sintang Hazizah menyampaikan akan mengoptimalkan seluruh tahapan pilkada yang akan dimulai 15 Juni 2020. “pelantikan PPS di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan dan akan segera dilakukan. Anggaran pilkada sebesar 45 milyar sudah mulai kami laksanakan. Dana sudah ada dan  siap digunakan. Juli 2020 akan ada coklit DP4 dan akan ada perubahan DP4 karena pengunduran pilkada. Dengan pengunduran pilkada, maka pemilih bertambah, TPS bertambah karena sebelumnya 800 pemilih per TPS maka kita kurangi menjadi 500 pemilih per TPS untuk upaya kita menjaga jarak. Maka TPS juga bertambah, personil TPS juga bertambah. Ada tambahan pengadaan APD karena wajib menggunakan APD. Penyelenggara pilkada harus memakai APD karena Pandemi covid-19. Kami harus siapkan tong air, sabun, tong sampah, hand sanitizer, tisu. Yang pasti KPU Kabupaten Sintang sudah siap melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020. Sebelumnya, ada 1. 250 TPS di Sintang.  Lalu karena pandemic covid-19 terjadi penambahan 150 TPS sehingga total 1.400 TPS. Setiap TPS ada 9 orang, jadi ada penambahan petugas TPS yang tentu honor petugas juga bertambah. Pemilih yang datang tidak pakai masker harus dikasi masker dan ada 313. 571 pemilih di Sintang” terang Hazizah

Fransiskus Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang menyampaikan pihaknya siap melaksanakan tugas pada pilkada nanti. “Kami kekurangan APD karena belum dianggarkan sebelumnya. Soal penambahan TPS tidak masalah. Kami akan gunakan anggaran yang sudah ada saja. Panwascam juga sudah kami aktifkan kembali” terang Fransiskus

Wakapolres Sintang Kompol Alber Manurung menyampaikan sebanyak 562 personel Polres Sintang siap mengamankan pilkada Sintang. “orang, benda, lokasi dan kegiatan adalah objek yang akan kita amankan. Kami akan lakukan latihan dan simulasi pengamanan yang akan melibatkan  288 anggota di Mapolres Sintang. Ada 406 desa kelurahan akan kami amankan. Kami juga sudah memetakan potensi konflik di Sintang dalam melaksanakan pilkada. Media sosial juga akan kami pantau dengan patroli siber. Kami juga membagi rayonisasi pengamanan, ada 5 rayon pengamanan. Kami juga akan melibatkan jajaran TNI dalam pengamanan pilkada. Kami juga sudah mendata kerawanan pilkada Sintang dan ada  7 kerawanan pilkada Sintang” terang Wakapolres Sintang.

Kadis Kesehatan Harisinto Linoh menyampaikan siap memberikan dukungan pelaksanaan pilkada Kabupaten Sintang karena adanya pandemi Covid-19. “menurut kami petugas pada Pilkada nanti cukup menggunakan APD level 1 yakni masker, sarung tangan, bisa ditambah face shield. Sarana cuci tangan harus ada seperti sabun dan tempat air. Tisu kalau mampu saja. Hand sanitizer mengandung minimal 70 persen alkohol. Kalau tidak ada, pakai sabun cukup. Hibah APD belum bisa, tetapi kami siap dipinjamkan. Kami siap dukung pilkada dengan meminimalkan potensi penularan Covid-19” terang Harisinto Linoh

Syarief Muhannad Taufik Kadis Dukcapil Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa tambahan DP4 akan segera diumumkan dan penambahan pemilih karena pengunduran jadwal pilkada. “yang menyerahkan adalah Kemendagri kepada KPU Pusat. Kami di kabupaten hanya membantu saja. Pertambahan DP4 juga hanya NIK. Dan 20 persen penduduk Sintang belum disesuaikan dengan alamat baru karena adanya pemekaran desa dan kelurahan di Sintang. Kami terus minta penambahan blanko e-KTP. Selama pandemic Covid-19 ini ada12 hari pelayanan kami terhenti untuk perekaman e-KTP.  Sekarang sudah mulai pelayana dengan menerapkan protokol kesehatan. Petugas perekaman sudah memakai APD yang lengkap. Perekaman di lapangan akan kita pertimbangkan. Untuk di kantor kami, perekaman rata-rata 100 orang perhari yang rekam menggunakan dua mesin rekam. Saat ini ada 8.500 keping blanko siap. Tetapi kami terus minta tambahan blanko kosong” terang Syarief Muhannad Taufik