Ronny: Tuntutan Mahasiswa Sudah Kita Tampung

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny

SINTANG [www.mediakapuasraya.com] – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengapresiasi aksi damai mahasiswa di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kabupaten Sintang yang mengelar aksi Kawal Amanah Rakyat (Kamar) di halaman depan Kantor DPRD Sintang, Senin (28/10/2019).

Menurutnya, mahasiswa-mahasiswa ini mewakili pemuda-pemuda di Kabupaten Sintang dalam menyuarakan aspirasi mereka. “Kami hampir lengkap 40 orang menerima aspirasi adek-adek. Saya anggap adek-adek ini mewakili pemuda di Kabupaten Sintang dalam menyuarahkan aspirasi,” ujar Ronny di depan para mahasiswa.

Rony juga mengatakan, bahwa dirinya pernah seperti mahasiswa-mahasiswa tersebut. Maka dari itu, menurutnya penting bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi. “Saya pernah melewati sepreti adek-adek semua. Memang penting bagi generasi pemuda seperti adek-adek ini,” ujarnya.

Usai mendengar tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Ronny mengatakan kepada awak media, bahwa ada 4 tuntutan yang mahasiswa ini pinta. “4 tuntutan itu sudah kita tampung. Hanya saja ada poin ke empat yakni Perda inisitif dari DPRD trerkait izin PETI yang tak bisa ditampug,” ujarnya.

Poin keempat itu, kata Ronny langsung dikoreksi, karena itu terkait masalah peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi, maka tidak bisa ditampung.

“Namun saya bilang, mungkin kita bisa ajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kalau itu bisa kita tampung. Tapi kalau Perda inisiatif  PETI kita tolak. Kita sudah kasi pemahaman ke adek-adek, mereka pun mengerti,” pungkasnya.

Sebelumnya puluhan Mahasiswa yang mengelar aksi Kawal Amanah Rakyat (Kamar) di halaman depan Kantor DPRD Sintang, disambut langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny beserta anggota DPRD lainnya.

Dalam orasinya mereka menyampaikan 4 tuntutan yakni, Pertama, menuntut anggota dewan yang telah dilantik untuk memenuhi janji kampanye terhadap masyarakat sesuai dapil masing-masing.

Kedua, meminta dewan bersikap tegas terhadap bagian umum pemerintah terkait aset daerah yang terbengkalai. Sementara ketiga, meminta dewan untuk mengawal korporasi yang terlibat Karhutla. Dan terakhir, menuntut DPRD Sintang membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif terkait PETI.  (Mo)

Timot Timot

Related posts

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top