SINTANG ,[www.mediakapuasraya.com]-Sebanyak 131 tenaga kesehatan yang berstatus magang di RSUD Ade M Djoen Sintang sudah dua hari berturut-turut melakukan aksi mogok kerja.

Pada hari Selasa, 13 November 2018 kemarin, mereka beraudiensi dengan manajemen RSUD Ade M Djoen Sintang. Mereka meminta supaya diangkat menjadi tenaga kontrak daerah.

Terkait permintaan tersebut, Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, dr Rosa Trifina mengatakan telah memberikan jawaban. Pertama meminta mereka tetap melaksanakan pelayanan kesehatan seperti biasa sesuai dengan jadwal masing masing-masing. Sementara aspirasi mereka akan didampingi dan diteruskan ke pengambil kebijakan.

” Maka terjadilah pada hari ini ,(Rabu 14 November 2018) kami bertemu dan beraudiensi dengan wakil Bupati Sintang,” kata dr Rosa.

Kedua, penyerapan tenaga kesehatan kontrak daerah akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, mengingat penyerapan tenaga kesehatan ini menyesuaikan dengan kekuatan anggaran.

“Kalau tuntutan nya 131 diangkat sekaligus pastinya tidak mungkin, maka kita usulkan pengangkatan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas,” timpalnya

Opsi tersebut juga disampaikan wakil Bupati Sintang Askiman, saat beraudiensi dengan petugas kesehatan.

“Tapi diluar dari perkiraan kami, justru perwakilan dari mereka meminta pemutusan hubungan kerja (PHK). Permintaan tersebut ditanyakan dua sampai tiga kali oleh pak Wakil Bupati, terkait apakah mereka benar-benar ingin memutuskan hubungan kerja. Secara tegas mereka menyatakan putus hubungan kerja dan mereka tidak lagi mau bekerja sebagai tenaga magang di RSUD Ade M DJoen Sintang,” terang dr Rosa.

Menurut dr Rosa pilihan tersebut harus dihormati, dan pihaknya harus menerima walau keputusan tersebut akan berdampak pada pelayanan kesehatan dirumah sakit.

“Maka menurut saya kelanjutan nya tidak perlu dibahas lagi, karena itu sudah keputusan mereka, dan pak wakil Bupati (Askiman) juga sudah mengatakan begitu,” ungkapnya.

“Dengan berkurangnya tenaga kesehatan ini tentu akan berdampak pada pelayanan kesehatan. Namun solusi nya kita akan mendata petugas kesehatan di Puskesmas untuk ditarik ke RSUD,” bebernya. (Mo)