SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Wakil Bupati Sintang, Askiman bersama Sekretaris Daerah,Yosepha Hasnah dan Komisi C DPRD Kabupaten Sintang meninjau langsung  hari pertama pelaksanaan  (computer assisted Test) CAT CPNS Kabupaten Sintang tahun 2018  di SMK Negeri 1 Sintang pada Kamis (07/11/2018).

Askiman mengatakan dari hasil peninjauan tersebut, pelaksanaan CAT tidak mengalami kendala secara teknis.

“Hasil pantauan kita pelaksanaan tes Ini sudah sangat tertib, sangat disiplin. Pelaksanaannya sungguh luar biasa, dari sistem mekanisme komputerisasi online luar biasa, artinya apa yang dilaksanakan secara nasional pada tes ini tidak ada kolusi  dan nepotismenya. Semuanya adalah murni karena langsung diumumkan dan kita sudah melihat kondisinya secara online,” ungkap Askiman.

Kendati demikian, kata askiman, hal yang menjadi masalah dalam CAT CPNS tersebut adalah passing grade yang terlalu tinggi. Passing grade yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak mengakomodir kebutuhan lokal daerah.

“Passing grade terlalu tinggi, dampaknya setelah dua sesi test ini dilakukan namun baru dua peserta yang berhasil memenuhi passing grade tersebut,” kata Askiman.

Terkait hal tersebut, kata Askiman pihaknya dan anggota DPRD Sintang sudah merencanakan akan melakukan audiensi langsung dengan Menpan.

“karena peraturan Menpan itu sangat menyulitkan bagi daerah. Tidak hanya di Sintang tapi secara nasional ini sungguh luar biasa beratnya,” kata Askiman.

Pada dasarnya kata Askiman, pemerintah daerah sangat mendukung dilaksanakannya tes CPNS secara online. Akan tetapi penerimaan tersebut harus memperhatikan lokal regional.

“Artinya untuk CPNS di Kalimantan Barat, peserta yang boleh ikut tes CPNS ini adalah anak-anak bangsa yang ada di Kalbar, terserah mereka dari Kabupaten mana dan hendak melamar di Kabupaten mana selama mereka dalam lingkup Kalimantan Barat.” kata Askiman.

Hal tersebut supaya passing grade bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dan menurut Askiman perekrutan CPNS yang tidak lokal regional akan memberatkan masyarakat di daerah.  Pasalnya SDM masyarakat di daerah terlalu berat untuk berkompetisi keluar.

“Ini berat,  kita lihat akreditasi universitas yang ada masih rendah.  Rendahnya akreditasi  ini juga terganggu oleh infrastruktur kita yang belum memadai.  Belum lagi daerah Kita masih tergolong mayoritasnya sangat tertinggal,” kata Askiman

Problema yang masih mengakar di daerah tersebut tentu berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan sumber daya manusia di daerah.

” Pemerintah pusat boleh menyetarakan passing grade nya tinggi tetapi pemerintah pusat harus membantu kita mengatasi permasalahan yang dihadapi di daerah seperti infrastruktur dasar yang masih lemah, ketertinggalan dan kemiskinan daerah.  Kalau semuanya sudah standar seperti di Jawa atau Sumatera boleh passing grade nya tinggi tidak ada masalah bagi kita sudah tidak lagi mempersoalkan persoalan tingkat intelektualitas dari pada sumber daya manusia yang ada di lokal regional, tapi kalau masih seperti ini kita minta kebijakan ini dikaji ulang,” pungkasnya.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya dimana pemerintah pusat sudah merekrut tenaga Guru Garis Depan untuk mengabdi di daerah 3T. Kebijakan ini memang telah mengurangi sedikit  kekurangan tenaga guru di  pedalaman namun tidak mengakomodir SDM lokal regional sehingga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Belum lagi banyak GGD yang sudah dinyatakan lulus namun tidak betah mengabdi di pedalaman.

” Pemerintah pusat tetap dapat menentukan kelulusan berdasarkan hasil tes  secara online. Namun khusus untuk lokal regional Kalbar, sehingga yang terserap SDM lokal,” pungkasnya. (Mo)