Terry : Pemerintah Belum Berikan Solusi Kongkrit Untuk Melarang Masyarakat Membakar Ladang

Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim. (Dok. Timots)

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Pemerintah dan masyarakat sama-sama merasa bingung saat musim kemarau seperti ini. Di satu sisi untuk masyarakat petani peladang antara Juli – September adalah musim dimana mereka membakar ladang sementara pemerintah dengan kebijakannya berusaha menekan masyarakat agar jangan melakukan pembakaran.

Bukan tanpa alasan, kian tahun kondisi lingkungan di Indonesia kian parah, di Kalimantan seperti Kota Pontianak misalnya, belum genap seminggu kemarau berlangsung ibu kota provinsi Kalimantan Barat ini sudah berselimut asap dan ini tentu sangat menganggu kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan wilayah lain di Kalbar, semua terpapar asap.

Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim angkat bicara soal ini, menurutnya masyarakat peladang hingga saat ini juga berada dalam kebingungan. Mereka harus tetap melakukan aktivitas berladang untuk menyambung hidup.

“Aturan ketat dari pemerintah soal Karhutla ini kalau tidak salah saya sudah masuk tahun ketiga dimana pemerintah mengintruksikan kepada kita, kepada masyarakat berladang tidak lagi dengan cara membakar,” ujar Terry

Intruksi tegas dari pemerintah ini kata Terry sulit diterima masyarakat peladang sebab masyarakat membakar adalah sebagai cara menghaguskan lahan/hutan yang sudah mereka tebas/tebang supaya bisa menanam padi dengan baik disamping itu dengan cara membakar juga memberikan pupuk alami bagi tanah.

“Bayangkan kalau kita menanam padi atau apalah diladang itu dengan cara kita membuka tapi tidak dibakar, itu sama sekali di Kalimantan ini tidak bisa kecuali orang yang bersawah,” sebutnya

Memang ada kelonggaran dari pemerintah lanjut Terry dimana satu kepala keluarga tetap diperbolehkan berladang dengan luasan area maksimal dua hektare. Cara membakarnya juga secara bergiliran, tidak harus serempak satu desa atau satu kampung dalam satu hari. Waktunya juga diatur tidak harus siang hari tapi juga sore hari.

Kendati demikian keadaan ini tetap saja membuat masyarakat merasa dikekangi dalam hal mengolah tanah mereka sendiri. Apalagi pemerintah selalu menempatkan alat negara seperti TNI dan Polri untuk terus memantau aktivitas masyarakat yang membakar lahan/ladang sehingga menimbulkan rasa was-was.

“Oleh karena itu kepada pihak yang berkenaan dengan tugasnya itu (TNI/Polri) tolong dibina masyarakat kita. Saya berharap tidak ada masyarakat yang langsung ditangkap lalu diproses hukum. Karena memang mereka melakukan itu untuk menyambung hidup untuk mencari makan ditanah atau lahan yang mereka bakar tadi, ” pintanya

Yang membuat masyarakat sulit menerima kebijakan ini kata Terry adalah persoalan pemerintah melarang tanpa ada solusi kongkritnya seperti apa. Sementara masyarakat mengantungkan sumber pangan utama khususnya beras pada kebiasaan berladang.

” Kita boleh melarang, tapi solusi belum ada, itu yang selama ini barangkali menurut para masyarakat itu kurang diterima. Kalau umpamanya dilarang berladang dengan cara membakar solusinya apa. Karena di kalbar khusus dikabupaten Sintang ini rata-rata tanah yang ada ini adalah tanah lahan kering, untuk bersawah sangat sulit, ” katanya

Terry yakin beberapa tahun kedepan kebijakan pemerintah melarang masyarakat membuka lahan khususnya untuk ladang dengan cara membakar akan berhasil. Namun tentu itu perlu pembinaan dan pemberian solusi kepada masyarakat seperti membuka lahan persawahan baru dengan pendampingan tenaga ahli pertanian.

“saya yakin jika itu dilakukan maka empat sampai lima tahun mendatang masyarakat kita sudah bisa maju dan mandiri, ” pungkasnya (red)

__Terbit pada
18/07/2018
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya