Melkianus : Pemekaran Kecamatan Menunggu Keputusan Kementrian Dalam Negeri

Sekretaris Komisi C DPRD Sintang, Melkianus. (FOTO : TIMOTS)

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Anggota DPRD Sintang, Melkianus mengaku telah berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Sintang dalam hal pemekaran Kecamatan.

“Kami semua anggota DPRD bersama pemerintah daerah sangat mendukung pemekaran kecamatan. Bahkan kami di DPRD ini sudah dua kali paripurna terkait dengan pemekaran kecamatan, ” ujar Melkianus, Selasa (22/05/2018)

Bahkan kata Melkianus untuk tingkat Kabupaten semua yang berkaitan dengan administrasi dan sebagainya sudah diselesaikan. Namun seiring waktu berlalu muncul aturan-aturan baru sehingga mereka harus kembali melakukan pemenuhan syarat dan berkas yang dibutuhkan.

“Beberapa waktu lalu kami DPRD bersama pemerintah daerah kemudian juga di fasilitasi oleh pemerintah provinsi bertemu dengan pihak kementrian guna mempertanyakan terkait dengan usulan pemekaran kecamatan ini, ” terangnya

” Hal tersebut sudah difasilitasi dan kami diminta untuk melengkapi semua persyaratan untuk kecamatan yang kurang secara administrasi,” lanjutnya

Saat ini kata Melkianus, yang benar-benar sudah layak secara kelengkapan administrasi dan wilayah setidaknya ada tiga kecamatan yang sudah benar-benar layak untuk dimekarkan dan hanya tinggal menunggu keputusan dari kementerian.

“Ketika itu dianggap sangat penting maka itu bisa langsung dimekarkan tapi itu keputusan dari Kementrian, kita mendesak yang sudah layak agar dimekarkan saja yang belum tentu mengikuti aturan yang ada sehingga yang tidak layak tidak menghambat kecamatan-kecamatan yang sudah layak, ” kata Melalui

Saat ini lanjut Melkianus, semua  anggota DPRD Kalbar Sintang terus berjuang mewujudkan pemerintahan Kecamatan ini terutama yang sudah masuk dalam pembahasan di DPRD.

” tetapi perlu diingat, kami juga tidak bisa melangkah ketika aturan-aturan yang meminta secara administrasi itu harus dilengkapi, ” imbuhnya

Ketika administrasi ini belum mencukupi baik umur, jumlah desa dan sebagainya tentunya tidak bisa juga dipaksakan karena semua kata Melkianus harus  kembali kepada aturan yang lebih tinggi.

” Jadi tidak benar bahwa dari pemerintah Kabupaten atau DPRD Kabupaten menghalangi untuk pemekaran, tidak ada. Kita berjuang sepenuhnya, hanya yang menghalangi aturan, aturan ini yang tentu harus kita ikuti  sesuai dengan prosedur, ” pungkasnya (*/Mo)

__Terbit pada
22/05/2018
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya