Dewan Dorong Percepatan Penerimaan Guru Kontrak Daerah

Ketua Komisi C DPRD Sintang, Herimaturida. FOTO:TIMO

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Pemerintah Kabupaten Sintang sudah berkomitmen untuk membuka penerimaan guru kontrak daerah. Bahkan Bupati Sintang, Jarot Winarno sudah mengintruksikan terkait penerimaan ini sejak bulan Februari lalu namun hingga kini tak kunjung dibuka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Menurut ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Heri Maturida memang penerimaan ini sudah molor beberapa bulan bahkan kata Heri pihak Dinas menjanjikan akan menyelesaikan semua hingga akhir Mei ini

“kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan, itu langsung dikatakan oleh Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang kira-kira akhir bulan Mei, masih katanya. Tapi kita tunggu, yang jelas apa yang disampaikan kepala dinas kita dorong terus untuk bagaimana penundaan ini tidak terlalu lama, ” ujar Heri, Selasa (22/05/2018)

Dirinya berharap Kepala Dinas bisa konsisten jika pub harus molor lagi pada bulan Mei ini karena sesuatu dan lain hal, Heri meminta bulan Juni nanti sudah harus ada kepastian.

” ya juni sudah harus diberikan kepastian, hingga kita tidak menunggu terlalu lama perubahan perubahan yang terjadi, ” imbuhnya

Sejauh ini kata Heri hanya ada dua hal yang belum jelas terkait penerimaan guru kontrak daerah ini. Yang pertama terkait masalah bagaimana secara kuota atau jurusan yang ada didaerah-daerah kemudian yang kedua terkait kekuatan anggaran.

Heri memastikan jika memang dibulan Mei ini, mengingat juga sudah dipenghujung bulan dan belum ada kepastian maka bulan Juni nanti pihaknya akan kembali memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat kerja lagi.

“memang ini harus disikapi segera karena ini sudah disampaikan dari awal bahkan sejak beberapa bulan yang lalu, karena hal itu juga lah kita dari DPRD banyak ditanya oleh pihak-pihak terkait kapan sebenarnya penerimaan ini, ” ujarnya

Heri juga memastikan bahwa penerimaan nanti harus transparan dan bebas dari upaya-upaya KKN seperti titipan dab sebagainya. Salah satu tolak ukur dalam penerimaan nanti kata Heri mesti dilihat dari sudah seberapa lama tenaga honorer tersebut mengabdi sebab penerimaan diutamakan untuk honorer yang sudah diatas lima tahun.

“saya kira pemerintah tidak akan kecolonganlah, kan pakai standar yang ideal sesuai dengan jumlah honorer yang telah ditentukan. Misal lima tahun ya lima tahun, tiga tahun ya tiga tahun dan selanjutnya, saya kira itu dimonitor terus, ” tambahnya

Dengan begitu kata Heri jelas ada aturan sebagai acuan dalam penerimaan nanti. Heri memastikan untuk honorer yang sudah mengabdi belasan tahun akan lebih diutamakan

” untuk lima tahun kata idealnya, linear tidak linear itu nanti melihat  kuotanya karena kalau pending ini justru harus linear karena ada syarat-syarat kedalam yang harus dipenuhi, ” terangnya

Menurut Heri kuota penerimaan ini harus mempertimbangkan banyak hal terutama dari sisi anggaran seberapa kuat APBD mampu menopang, dari sana nanti barulah bisa dikalkukasikan berapa kuota yang bisa ditampung.

” jadi jangan sampai menerima banyak tapi ternyata tidak mampu mengaji, saya kira untuk itu menyesuaikan dengan kemampuan APBD kita, ” katanya (*/Mo)

__Terbit pada
22/05/2018
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya