Dewan Minta Pempus Tinjau Ulang  Penetapan Kawasan Hutan di Ambalau

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan mengatakan Penetapan kawasan hutan di Kecamatan Ambalau yang dilakukan Pemerintah Pusat (Pempus) mesti ditinjau ulang pasalnya dikawasan tersebut terdapat pemukiman peduduk.

Dia mengatakan bila pemukiman tersebut tetap berstatus kawasan hutan, masyarakat setempat  yang dirugikan. Pasalnya mereka kehilangan hak tanah mereka.

“kan kasihan mereka yang punya tanah di desa itu,” kat Sandan belum lama ini.

Selain itu masyarakat setempat tidak dapat menafaatkan tanah mereka  seperti untuk berladang dan berkebun., “ Akibatnya, bercocok tanam di tanah sendiri pun menjadi suatu pelanggaran hukum,” kata Sandan

“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, jika tidak boleh bercocok tanam di lahannya sendiri,” tambahnya.

Masyarakat Ambalau, ungkap Sandan, sudah bermukim sebelum penetapan kawasan hutan tersebut. Mereka menggantungkan hidup dengan bercocok tanam berladang dan berkebun.

Seperti diketahui, Ambalau merupakan kecamatan paling ujung di Kabupaten Sintang. Secara geografis berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Wilayahnya paling luas, sekitar sepertiga luas Kabupaten Sintang.

“Penetapan kawasan hutan di Ambalau ini perlu di tinjui kembali, harus mempertimbakan hak yang dimiliki masyaraat setempat,” timpalnya. (red)

__Terbit pada
19/05/2018
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya