SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri menilai persoalan pungutan liar (Pungli)  yang kerap terjadi di tengah masyarakat oleh oknum pejabat maupun aparat merupakan suatu persoalan yang sudah berlangsung sejak lama.

Karena itu, politisi Hanura ini menilai bahwa untuk memberantas pungli tentu tidak mudah.

“Sekarang memang ada saber pungli, jadi kalau masyarakat mungkin ada merasa diperas oleh oknum tertentu lapor saja kepenegak hukum, walaupun mungkin yang dilaporkan itu adalah aparat penegak hukum juga, ” ujarnya saat berada di Kantor DPRD Sintang, Senin (16/04/2018) lalu.

Ia meminta masyarakat untuk tidak takut, sebab menurut Heri selama ini masih banyak yang takut melapor lantaran yang hendak mereka lapor adalah aparat juga.

” Jadi jeruk makan jeruk, saya pikir kalau dia ada bukti apalagi kalau ada vidionya ada gambarnya boleh, laporkan saja karena negara kita negara hukum,” kata Heri

Heri menilai saat ini memang pemerintah tengah gencar-gencarnya membentuk tim saber pungli yang diharapkan bisa memberantas berbagai praktek pungli yang ada di lapangan.

“saya pikir memang itu upaya pemerintah, upaya kita bersama bahwa tidak ada pungli. Tapi apakah segampang itu, tidak seperti membalikkan telapak tangan, ” sebutnya

Bukan tanpa alasan, saat ini saja kata Heri birokrasi yang ada di Indonesia saja sudah berbelit-belit dan pelik dimana sangat memungkinkan terjadinya praktik pungli

” Kita tidak usah bicara soal proses perizinan segala macam. Buat KTP saja susah, padahal itu wajib dimiliki tapi faktanya sekarang berapa banyak orang yang ngak punya KTP karena sulitnya birokrasi, ” sebut Heri

Dalam kondisi seperti ini Heri menilai kehadiran negara justru dipertanyakan. Padahal tujuan bernegara itu sendiri adalah untuk menjamin masyarakat hidup tenang dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bersama.

” ini negara mungkin tidak mengakui warganya sendiri, pemerintah tidak bertanggung jawab. Mestinya tidak dipersulit segala urusan. Coba bayangkan orang-orang kita dari Ambalau sana untuk buat KTP kesini berapa duit yang dihabiskan untuk biaya perjalanan karena jauh. Dalam hal ini negara telah membiarkan masyarakatnya menderita, ” sesal Heri (red)