DPRD Sintang Dorong Legalitas Penambang Emas

Foto : Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni. (Dok: Timots)

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Jajaran Polres Sintang telah mengamakan sejumlah pelaku penambangan emas tanpa ijin (PETI) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang  beberapa hari lalu.

Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni  mengatakan penindakan dan penertiban PETI oleh Polres Sintang ini telah menimbulkan respon dari masyarakat. Terkait hal ini, Syahroni mengaku banyak menerima aduan.

“Banyak masyarakat yang mengadu ke saya terkait dengan razia PETI ini, bahkan ada yang datang langsung menemui saya,” kata Syahroni kepada awak media ketika berada di Kantor DPRD Sintang, Kamis (12/04/2018).

Dari segi aturan kata Syahroni, pihaknya sangat mendukung apa yang  telah dilakukan pihak kepolisian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga masyarakat taat pada ketentuan yang berlaku.

“Namun ada cara lain berkenaan dengan strata sosial masyarakat yang saya letakkan ini menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Saya kira perlu kita luruskan supaya perspektif dan tanggapan masyarakat tidak salah,”terang Syahroni.

Baca : 17 Orang Pelaku PETI Diamankan Polres Sintang

Syahroni mengatakan, masyarakat yang melaksanakan kegiatan PETI cukup banyak dan sudah menjadi  mata pencarian mereka. Kegiatan ilegal ini terpaksa dilakukan karena pekerjaan lainya tidak tersedia.

“Maka dari itu, saya menyarankan dalam penertiban PETI maupun berkaitan dengan kamtibmas ,  pihak Kepolisian berkoordinasasi dengan pemerintah daerah, sehingga ada kesamaan pemahaman penyelesaiannya.” sarannya.

Menurut Syahroni, para pekerja tambang ini tidak mengantongi ijin atau legalitas tidak terlepas dari kelalaian Pemerintah Daerah dan DPRD Sintang. Pemerintah Daerah  Kabupaten Sintang serta  DPRD harusnya memberikan peluang bagi penambang PETI mendapatkan legalitas izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Fungsi itu ada di Pemerintah Daerah dan DPRD, karena disana diatur untuk persetujuan oleh DPRD. .sehingga ketidaktahuan masyarakat menjadi blunder yang berulang-ulang,” bebernya.

Saat ini kewenangan ijin pertambang  sudah berpidah dari kabupaten ke provinsi. Dalam waktu dekat Komisi A DPRD Sintang akan mengelar rapat kerja internal.

“Ini juga menjadi materi kita, artinya secara kelembagaan kita mendorong para penambang emas mendapatkan legalistas. Kita DPRD tentu akan berkoordinasi dengan eksekutif, dan kita akan perjuangkan legalitas penambang ke Dinas Pertambangan Provinsi, selaku pihak yang berhak mengeluarkan ijin,” pungkasnya.

Memperjuangkan legalitas penambang ini adalah solusi yang tepat untuk permasalah PETI di Sintang.

“Sehingga kegiatan penambangan tidak lagi menyalahi ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (mo)

__Terbit pada
12/04/2018
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya