Ini Tiga Isu Utama yang di Hadapi Masyarakat Perkebunan Sawit

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Bupati Sintang  Jarot Winarno menyampaikan tiga isu besar utama yang sering di hadapi masyarakat perekebunan sawit, yakni berkiatan dengan komitmen keberlanjutan sistem ability, masalah konflik lahan antara investor dengan masyarkat setempat dan ketimpangan produktivitas antara smallborders seperti petani sawit mandiri dan  kebun plasma yang sudah selesai cicilannya serta kebun plasma yang bentuk kemitraannya dalam bentuk premi dengan kebun inti.

“beberapa isu pokok utama yang harus menjadi persepi bersama perusahaan dan Pemkab Sintang dan kami juga siap membantu teman teman dari masyarakat perkebunan atas konflik yang sering terjadi.”ungkap Jarot Jarot Winarno  saat menghadiri pertemuan koordinasi wilayah perusahaan perkebunan se-Kabupaten Sintang bersama Wakil Bupati Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan pihak terkait lainnya di aula Hotel My Home, pada Selasa (8/8/17).

Jarot juga meminta pihak perusahaan berkomitmen untuk melakukan apa yang disebut sistem sawit yang berkelanjutan,” karena itu sudah menjadi harga mati,” imbuhnya.

Jarot mengungkapkan Kabupaten Sintang adalah 1 dari 10 yang disebut lingkar temu kabupaten lestari, “kita kabupaten yang berkomitmen untuk memilih pembangunan hijau, kemudian kita juga memilih zero tolerance untuk deforestation dan juga zero tolerance pengelolaan lahan gambut,” jelas Jarot.

Terkait permasalah Kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) yang setiap tahun di hadapi Kalimantan Barat secara khusus di Kabupaten Sintang, Jarot meminta perusahaan membentuk desa binaan, desa siaga karhutla,desa siaga api tonsa atau pleton desa.

“itu merupakan kewajiban setiap perusahaan,” tegas Jarot.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Sintang, Askiman  yang juga ketua TKP3K mengatakan upaya pemerintah kabupaten Sintang dalam mengatasai masalah perkebunan yang sering terjadi yakni melalui tim TKP3K dengan di bagi empat pogja atau kelompok kerja yakni pertama pogja Sepauk dan Tempunak satu , kedua pogja Sintang, Kelam Permai, Tebelian, Dedai, ketiga pogja Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai Dan Ambalau,dan keempat pogja ketungau Hulu, Ketungau Hilir Dan Ketugau Tengah.

“TKP3K ini tim yang di bentuk untuk mendaur ulang semua persoalan yang selama ini sering terjadi antara masyarakat perkebunan dengan pihak perusahaan,”tutur Askiman.

Untuk itu dengan adanya GAPKI ini di harapkan mempermudah baik bagi perusahaan maupun pemerintah dalam menyelesaikan konflik perusahaan yanag sering terjadi.” Saya harap semua perusahaan perkebunan bergabung dengan GAPKI hal itu guna mempermudah jika ada permasalahan, dan saya minta juga komunikasi dan sharing harus selalu di lakukan”kata askiman.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif GAPKI Provinsi Kalbar Idwar Hanis mengatakan keberadaan GAPKI merupakan wadah bagi perusahaan untuk saling berkomunkasi dan juga bersama pemerintah dalam menyelseaikan permasalah yang sering terjadi. “kita setuju apa yang telah di ungkapkan Bupati Sintang bahwa persepsi kita harus sama baik dalam menyelesaikan konflik maupun terhadap hal lain, kita dari GAPKI juga siap berkomitmen dan  membantu pemerintah untuk mewujudakan visi dan misi yakni mensejahterakan masyarakat melaui perkebunan, ”ungkap Idwar. (Mo)

__Terbit pada
10/08/2017
__Kategori
Sintang