Fraksi Golkar Minta Kepala SKPD Hadir Saat Pembahasan Materi Raperda

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2016 dan Laporan realisasi Semester I dan Prognosis 6  (Enam) bulan berkutnya APBD Kabupaten Sintang tahun 2017 meminta pimpinan SKPD hadir dalam pembahasan maeri Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pasalnya pihaknya menilai masih ditemukan pimpinan SKPD yang tidak hadir saat pembahasan.

“kita minta Bupati Sintang instruksikan Pimpianan SKPD supaya hadir dalam pembahasan Raperda, ” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Melkianus dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Sintang masa Persidangan II Tahun 2017, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sintang, Rabu (02/08/2017).

Fraksi ini juga menyayangkan banyaknya Guru Garda Depan (GGD) yang harusnya ditugaskan di wilayah 3T di kabupaten Sintang yang mengundurkan diri. Data terakhir sedikitny ada 36 GGD. Fraksi ini meminta Pemkab Sintang mengambil langkah untuk dikoordinasikan ke pusat.

“kita juga menyarakan pemerintah Kabupaten Sintang lebih proaktif dalam menjadi fasilitator dan mediator dengan pihak BPK guna mempertahankan predikat opini WTP yang telah diberikan BPK RI  terhadap pemerintah Kabupaten Sintang,” pinta Melkianus.

Menanggapi pertanyaan, saran dan himbauan dari fraksi golongan karya (Golkar) Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan berkenaan dengan saran agar pimpinan SKPD dapat hadir dalam pembahasan materi raperda, dia berjanji akan tindaklanjuti melalui perintah resmi kepada semua SKPD.

“kita akan perintahkan Semua SKPD,” imbuhnya.

Perihal pengunduran GGD di Kabupaten Sintang, Bupati menyebutkan “dapat bahwa program tersebut berasal dari pemerintah pusat, dimana pola rekrutmen dan penempatannya juga di tetapkan oleh peemrintah pusat.

“Terhadap masalah pengunduran diri yang terjadi, kami akan melaporkan masalah tersebut dan akan memberikan rekomendasi yang menyeluruh sehingga pemerintah pusat dapat meminimalisir ekses dari masalah pengunduran tersebut. Selain itu, kami juga akan melakukan pendataan kepastian jumlah guru yang mengundurkan diri, apabila dimungkinkan formasi yang kosong tersebut disarankan untuk diangkat melalui guru kontrak daerah,” terang Bupati.

Lebih lanjut disampaikan Bupati pihaknya menerima saran terkait koordinasi dengan BPK. “pada prinsipnya memang kita harus terus menjalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi kepad pihak bpk sebagai salah satu pembina ekternal bidang pengelolaan keuangan daerah kita,”  pungkasnya (mo)

__Terbit pada
04/08/2017
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya