AMAN dan IWAS  Gelar Cooking Public Tentang Masyarakat Adat

SEKADAU ([www.mediakapuasraya.com] – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) gandeng Ikatan Wartawan Sekadau ( IWAS ) gelar Public Cooking Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan hutan adat dan alternatif penyelamatan hutan tropis kalimantan yang bertempat di Radio Dermaga 100,9 FM jl. Merdeka Selatan Sekadau Hilir.

AMAN melalui Vinsensius Vermy mengharapkan, Bupati segera mengeluarkan perbup tentang masyarakat adat sebagai acuan dalam penyelamatan hutan adat yang ada dikalimantan, khususnya dikabupaten Sekadau.

” Sekadau belum ada Perbup dan Perda tentang tata hukum masyarakat adat, beresiko tak ada perlindungan terhadap masyarakat adat. Alasan bupati belum ada instruksi dari pusat “. Paparnya.

Dijabarkannya, sebagai upaya perbaikan Tata kelola wilayah Adat dan Peraturan Perlindungan dan pengolahan Hutan Adat seiring dengan perkembangan jaman dan pesatnya pengusaha yang berinvestasi di Indonesia khususnya dikabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Menurutnya, terbukti dengan luasnya perkebunan sawit yang mencapai 5.508.044,71 Ha, pertambangan 3.619.063 Ha, HTI 2429.807. Ha, HPH 1. 125.400 Ha dengan total 12,682,314.71 Ha bila dibandingkan dengan luas Kalbar yang hanya 15 Juta Ha, maka pemukiman milik masyarakat hanya tersisa 2.5 Juta Hektar saja.

“Dengan luas kabupaten Sekadau yang hanya 544,420 ha atau 5444,2 km2 berdasarkan data terdapat 20 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi dengan luas ijin 143.168,14 ha atau 26 % dari wilayah Sekadau “. Ujar Vinsinsius Vermy kepala Biro Keaggotaan kaderisasasi Dan politik Alinsi Masyarakat Adat Nusantara Kab. Sekadau.

Vermy Menambahkan, dengan demikian luas kelola masyarakat kabupaten Sekadau semakin berkurang, maka sangat di butuhkan perlindungan atas tanah dan wilayah adat.

“Pembangunan model ini telah di respon oleh pihak ke tiga ( Investor )  yang telah menempatkan masyarakat adat sebagai korbannya. Masyarakat menjadi kehilangan tanah dan hutan “. Ujarnya.

Lanjutnya, berdasarkan rapat terbatas ( Ratas ) pada 24 Agustus 2016 bersama presiden Jokowi tentang reforma agraria melalui program TORA ( Tanah opjek Reforna Agraria )  telah menetapkan di Kalimantan Barat di lepas 138.544 ha,  kawasan hutan di serahkan pada masyarakat.

” Tindaklanjut MK nomor  35/2012, UUD No. 41 tahun 1999 dan Program Nawacita tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Parmen ATR/kepala BPN No. 10/2016 tentang hak Komunal,  mempertegas wilayah adat yang dimiliki secara turun-menurun, hak bersama di akui di lindungi pemerintah. Hak MHA di sintang dan Sekadau patut di apresiasi atas inisiatif pemerintah dan DPRD adalah kesempatan bagi masyarakat adat untuk mendapat pengakuan dan perlindungan dalam PERDA di Kabupaten khususnya Sekadau “. Jelasnya.

Dengan putusan MK nomor 35 Tahun 2012, memberikan peluang besar bagi masyarakat Adat untuk menerapkan peraturan desa tentang perlindungan dan pengolahan hutan adat arternatif dalam menyelamatkan hutan tropis kalimantan Barat.

“Untuk itu kepala daerah, kepala desa, diharapkan bisa mengambil kesempatan tersebut untuk memberikan perlindungan dan mengatur tata kelola hak masyarakat Adat setempat dengan membuat PERDA,  atau peraturan desa. Salah satunya, seperti di Desa Meragun tahun 2017, harapan desa-desa lain juga membuat peraturan terkait dengan perlindungan dan pengolahan hutan adatnya masing-masing. Dengan tujuan agar masyarakat adat mendapatkan hak adat dan wilayahnya di daearahnya sendiri “. Sarannya.  ( Herman / Rilis Iwas )

__Terbit pada
03/08/2017
__Kategori
Sekadau