DPRD Paripurnakan Penyampaian Laporan Bupati

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, menggelar rapat paripurna Ke-10 masa persidangan II  dalam rangka penyampaian Raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya.

Rapat paripurna tersebut di laksanakan di ruang sidang DPRD Sintang yang di pimpin oleh Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward, unsur pimpinan dewan, anggota DPRD Sintang serta di hadiri oleh Bupati Sintang, Kepala SKPD dan Forkorpimda Kabupaten Sintang, Selasa (1/8/2017).

Dalam pidato pengantarnya, Jeffray Edward mengatakan bahwa guna melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang tertib administrasi dan taat peraturan perundang-undangan, untuk itu sesuai undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang perbedaharaan negara, Undang-Undang nomor ; 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara, Peraturan Pemerintah Nomor ; 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri Nomor ;13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya.

Norma hukum tersebut merupakan kesatuan instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara penatausahaan keuangan daerah, yang dimulai dari tahap penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD serta pertangungjawaban pelaksanaan APBD.

Sebagai kesatuan instrumen hukum dalam penatausahaan keuangan daerah, maka sesuai Pasal 101 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia selambat lanibatnya 6 ( enam ) bulan setelah anggaran berakhir.

“Hal ini disampaikan dengan adanya surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan kalimantan barat nomor: 21 .B/S-HP/XIX.PNK/05/201 7, Tanggal 30 Mei 2017, perihal hasil pemeriksaan  atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2016 dengan opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka memaknai klausul pasal tersebut dan mencermati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dapat kita pahami bahwa merupakan suatu kewajiban bagi DPRD untuk mengkaji, menelaah,  dan mengevaluasi kembali terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2016,” terang Jeffray. (Mo)

__Terbit pada
02/08/2017
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya