SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Pasca Perombakan Alat kelengkapan Dewan (AKD), Komisi C DPRD Kabupaten Sintang sudah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang.  Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Herimaturida kepada sejumlah awak media belum lama ini.

“Ya kita akan melaksanakan rapat kerja dengan SKPD yang merupakan mitra, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pihak RSUD Ade M Djoen,  PDAM, Labkesda dan Palang Merah Indonesia (PMI),” paparnya.

Kendati demikian dari penjadwalan dengan  mitra kerja tersebut,  kata Heri pertemuan yang paling urgent adalah dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Salah satunya kita akan tanyakan terkait SMA dan SMK yang kewenanganya sudah diambil provinsi,” terangnya.

Perihal tersebut kata politisi Gerindra ini pihaknya akan berkoordinasi ke tingkat Provinsi guna mengetahui sejauh mana proses yang akan dipakai terkait SMA/SMK ini.

“Saat ini guru guru masih menunggu, artinya rentang koordinasi kabupaten dengan propinsi masih jauh, bayangkan kalau guru harus berurusan sampai ke Pontianak padahal sebetulnya urusan tersebut bisa diselesaikan tanpa harus berangkat jauh-jauh kesana, itu jadi persoalan,” ujarnya.

Bisa saja kata Heri setelah rapat dengan Dinas Pendidikan didapati solusi seperti membentuk UPT, agar rentang kendali lebih mudah.

” guru dari pedalam ke dinas Pendidikan Sintang ini saja sudah memakan waktu berjam-jam, apalagi kalau ke Pontianak, berapa biaya yang mereka keluarkan , sementara SPPD nya tidak ada, jadi mereka harus berhitung, inilah persoalan,” terangnya.

Kendati demikian karena kebijakan ini dari pusat, pihak nya  lanjut Heri akan lakukan koordinasi terlebih dahulu, ” supaya kalau guru-guru disini bertanya kami punya jawaban,” imbuhnya.

Lanjut Heri hal Kedua dibidang pendidikan terkait dengan tenaga pengajar di Sintang, baik yang honor sekolah maupun honor daerah (Honda), pihaknya mendorong dilakukannya pendataan terhadap tenaga pengajar di Sintang guna mengetahui jumlah, tempat dan lama pengabdian.

“Supaya kita tahu berapa sih honor sekolah, berapa Honda, berapa yang PNS, berapa lama sudah mengabdi, sampai kepada indeks guru yang sudah sertifikasi. Dan kami akan mitra dengan Dinas Pendidikan  sehingga ketika kami mengkaji kelapangan, kami juga tahu persoalan mendasar.” ucap Heri.

“kita DPRD berusaha mendorong, tapi pengambil kebijakan tentu Pemerintah Daerah bersama legislatif,  nanti bekerjasama dalam rangka pengembangan SDM di Sintang ini,” pungkasnya. (Mo)