Dewan Nilai Realisasi CSR Perusahaan di Sintang Belum Maksimal

Anggota DPRD Sintang, Markus Jembari

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang Markus Jembari menilai realisasi Corporate Social Responcibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sintang masih belum maksimal. Semestinya kata Markus, keberadaan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah operasionalnya.

“CSR dari perusahaan di Sintang ini belum semuanya maksimal, contohnya seperti di daerah Kecamatan Sungai Tebelian, banyak fasilitas publik yang perlu diperbaiki namun luput dari perhatian pihak swasta setempat. Sehingga minimnya perhatian perusahaan atau pihak swasta ini jadi keluhan masyarakat,” kata Markus Jembari saat di Jumpai di DPRD Sintang, Selasa (02/05/2017).

Politisi Demokrat ini mengaku prihatin terhadap masyarakat yang wilayahnya terdapat perusahaan belum memberikan kontribusi yang berarti pada warga sekitar.

“Di Kecamatan Tebelian ada bantuan bina desa dari  pihak perusahaan, mereka meminjamkan alat kepada masyarakat, namun masyarakat dibebankan membayar alat itu perjamnya separoh dari harga sewa,  jika ini disebut CSR saya katakan ini belum maksimal, CSR itu berbentuk, bisa berbentuk pendidikan, kesehatan, bina masyarakat hingga fasilitas umum.” ucap Markus.

Pihak swasa timpal Markus harus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Bahkan setiap perusahaan yang telah melakukan operasi atau produksi  sudah wajib memberikan kontribusi pada masyarakat sekitar berupa CSR, baik kontribusi dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

“perbaikan infrastruktur  disuatu daerah tidak selalu dibebankan ke APBD, tapi juga menjadi kewajiban  pihak perusahaan setempat untuk membangun dan memeliharanya.  Sehingga APBD dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” ujar Markus.

Supaya realisasi CSR dapat maksimal menurut markus pihak pemerintah perlu melakukan inventarisir terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sintang. Dan benar-benar mendorong agar perusahaan melaksanakan kewajibannya terutama pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

“sosialisasi dan pengawasan itu juga harus dilakukan,” pungkasnya. (Mo)

__Terbit pada
02/05/2017
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya