Lamban Urus Sertifikat, Warga Keluhkan Pelayanan BPN Sekadau

SEKADAU [ www.mediakapuasraya.com ] – Ternyata sindiran Presiden Jokowi terkait lamanya pembuatan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN )  cukup beralasan, seperti yang telah diberitakan salah satu media indonesia  edisi senin 11/4/2016 yang lalu.

Pasalnya, keluhan demi keluhan terus bermunculan dari kalangan masyarakat yang merasa lambannya kinerja instansi terkait. Bahkan, Presiden juga telah memperingati Badan Pertanahan terkait lamban dan lamanya pengurusan sertifikat tersebut.

Padahal, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan pertanahan Nasional ( MATR/BPN ) Ferry Mursyidan Baldan juga telah mengatakan sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk jaminan kredit bagi masyarakat sesuai dengan UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Meskipun begitu, di Sekadau masih saja ada kesan lambannya pembuatan dan pengurusan sertifikat pada masyarakat. Bahkan ada yang sudah mencapai 6 tahun, sertifikat pun tak kunjung diterbitkan tanpa alasan apa-apa yang disampaikan kepada pihak pengaju sertifikat tersebut.

Seperti yang diungkapkan Kusvenso , warga Selalong mengatakan dirinya telah mengajukan pembutan sertifikat sejak 6 tahun lalu. Semua persyaratan telah dilengkapi, tapi hingga hari ini belum juga diterbitkan oleh BPN Sekadau.

Dikatakannya, sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia  ( PPRI ) nomor 10 tahun 2006 dengan jelas dan secara gamblang menyatakan tugas dan fungsi BPN yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral.

“ Tapi kok kenapa sertifikat saya belum juga terbit. Padahal sudah 6 tahun lalu dan semu persyaratannya sudah lengkap semua “, Ujarnya kepada media ini, Rabu (19/10/2016).

Dalam UU nomor 5 tahun 1960 Bab II Bagian II yang di sahkan di jakarta pada 24/9/1960 oleh presiden soekarno juga telah mengatur terkait pertanahan. Selain itu, seperti yang tertuang dalam peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) nomor 1 tahun 2010 menyatakan  lamanya proses penerbitan sertifikat hanya 98 hari. “ semuanya sudah jelas, tapi kenapa BPN masih juga lambat “ terangnya.

Ia juga sangat berharap kepada BPN kabupaten Sekadau khususnya supaya  tidak mengabaikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. “Sertifikat juga bagian dari kebutuhan selain pangan,” pungkasnya.  ( Herman )

__Terbit pada
19/10/2016
__Kategori
Sekadau, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya