Fraksi PDIP Minta Pemkab Profesional dalam Mengangkat Kepala Kantor

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]- Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sintang profesionaldalam mengangkat Kepala Dinas atau Badan atau jabatan-jabatan lainnya dalam pemerintahan daerah kabupaten Sintang

Hal tersebut disampaikan Fraksi ini melalui juru bicaranya Heri Jambri dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Sintang Masa Persidangan III dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Sembilan Raperda Kabupaten Sintang Tahun 2016, di ruang Sidang DPRD Sintang, Senin (10/10/2016).

“Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang supaya dalam mengangkat Kepala Dinas atau Badan atau jabatan-jabatan lainnya dalam pemerintahan daerah kabupaten Sintang benar-benar memperhatikan kemampuan dan keprofesionalisme,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Heri Jambri

Menanggapi saran dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Bupati Sintang, Askiman dalam rapat paripurna ke 9 DPRD pada, Selasa (11/10/2016) menyampaikan bahwa sejak tahun 2013 pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanakan tes pemetaan kompetensi bagi pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, karena berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk pengangkatan dalam jabatan harus memperhatikan beberapa hal seperti sistem merit dan pengembangan karir.

Dijelaskannya sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah.

“Sedangkan promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persayaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi  kerja, kepemimpinaan, kerja sama, kreativitas dan pertimbagan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan,” jelasnya. (mo)

__Terbit pada
11/10/2016
__Kategori
Parlemen, Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya