Beli TBS dari Petani, PKS Diminta Ikuti Harga Pemerintah
SPKS Gelar Pelatihan Lobi dan Negosiasi Penjualan TBS
SEKADAU [www.mediakapuasraya.com]- Sejumlah pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sekadau disinyalir melakukan tindak kecurangan terhadap pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, khususnya milik petani sawit swadaya. Kecurangan dimaksud dalam hal pemberian harga TBS milik petani swadaya.
“Pemerintah sudah menetapkan harga TBS. Namun kerap kali TBS milik petani mandiri dibeli dibawah harga yang ditetapkan dengan dalih yang beragam misalnya mutu TBS. Ini merupakan pelanggaran,” kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin di sela pemberian materi pelatihan lobi dan negosiasi penjualan TBS petani mandiri yang diselenggarakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Senin 19/9.
Menurut Iwan, hal itu menjadi pertanyaan besar. Sebab, tanpa alasan yang rasional , penetapan harga TBS milik petani swadaya diputuskan secara sepihak oleh PKS.
” Disinyalir ada permainan oleh PKS. Bisa jadi kantor pusatnya tidak tahu jika mereka membeli dibawah harga pemerintah,” tutur Iwan.
PKS, lanjut Iwan, juga tidak punya alasan untuk mempersulit pembelian TBS petani swadaya. “Kita mendorong agar petani swadaya dapat mengakses harga pemerintah dan diperlakukan secara adil,” tegas Iwan.
Ketua SPKS Sekadau, Bernadus Mohtar mengatakan, pelatihan lobi dan negosiasi melibatkan 17 desa yang menjadi konsentrasi SPKS. Ia membenarkan jika petani swadaya kesulitan mengakses PKS secara langsung. Selama ini, petani bergantung pada pihak ketiga (tengkulak).
“Harapan kita, petani bisa mengakses langsung ke PKS tanpa perantara pihak ketiga. Formulasinya itu yang kita gagas bersama dalam pelatihan. Kita mengundang narasumber dari KPA sebagai pemateri,” kata Mohtar.
Keterjaminan petani menurut Mohyar merupakan sebuah supremasi. Karena itu, pihak PKS diharapkan berlaku adil. “PKS kerap enggan menerima TBS petani mandiri dengan alasan kualitas dan tidak ingin repot. Kita mendorong agar petani sebaiknya membentuk kelompok atau koperasi,” papar Mohtar.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau, Sandae yang juga hadir dalam pelatihan menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil SPKS.
“Itu langkah positif, kita dukung. Maunya kita mrmang seperti itu,” kata Sandae singkat. ( Herman )