Bupati Minta BPD Awasi Kinerja Kepala Desa

SINTANG [www.mediakapuasraya.com]-Salah satu kebijakan yang diusung Pemkab Sintang dalam membangun daerah adalah membangun wilayah dari pinggiran, yaitu desa dan daerah tertinggal. untuk itu dibutuhkan peran badan permusyawaratan desa (BPD) untuk mengawal dan menyukseskan kebijakan tersebut. Apalagi saat ini telah dicanangkan paradigma membangun desa dan desa membangun, yang rohnya tiada lain adalah semangat mebangun desa. tentunya pengurus BPD harus ambil bagian dari semangat pembangunan desa tersebut sesuai tuags dan fungsi yang ada. Demikian disampaikan Bupati Sintang Jarot Winaro saat memberikan pengarahan dihadapan 391 ketua BPD Se Kabupaten Sintang pada Selasa, 19 April 2016 di Gedung Serbaguna.

“keberadaan BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangat strategis. Di pasal 55 Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai 3 fungsi, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari 3 fungsi ini, dapatlah dikatakan bahwa BPD akan menentukan keberhasilan atau kegagalan desa baik sebagai unit terkecil pemerintahan maupun sebagai suatu komunitas sosial. Melalui penyelenggaraan rapat kerja ini, mari kita dorong kinerja ketua dan anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya secara optimal. Apabila BPD sudah berkinerja optimal, maka akan mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang berkualitas yang pada gilirannya akan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan seluruh desa di Kabupaten Sintang” tambah Jarot Winarno.

Bupati Sintang menambahkan sudah saatnya kita bangun komitmen bahwa keberhasilan pembangunan di kabupaten sintang harus dimulai dengan kemajuan pembangunan di  seluruh desa. Karena di desalah masyarakat kita berada dan menjalani kehidupan. Dengan fungsinya menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kepala desa, pengurus BPD merupakan salah satu kekutaan untuk kemajuan pembangunan di  desa.

Kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang menjadi kebutuhan dan kondisi riil masyarakat desa harus dilakukan pengruus BPD. kemudian semua itu, diperjuangan sehingga menjadi peraturan desa yang disepakati bersama dengan kepala desa. selanjutnya pengurus BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah desa termasuk penggunaan anggaran desa. adanya mekanisme check and balance ini akan melahirkan dinamika positif dalam kehidupan pemerintahan desa. namun perlu untuk digarisbawahi bahwa antara BPD dengan kepala desa berkewajiban menciptakan  harmonisasi kemitraan antara kedua belah pihak. artinya, antara BPD dengan kepala desa jangan terjebak pada konflik sehingga  menganggu tugas umum pemerintahan desa, tugas pelayan publik dan pemberdayaan masyarakat  di desa.

“Masyarakat desa membutuhkan harmonisasi tersebut agar tercipta fokus, kerjasama dan sinergi kepala desa dan pengurus BPD dalam membangun masyarakat desa. untuk itulah, pengurus BPD selalu dituntut untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat, tidak arogan dan serta senantiasai mengutamakan kepentingan masyarakat,”pungkanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Hotler Panjaitan, menyampaikan Ketua BPD juga harus memahami Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sintang.

“itu semua dalam rangka mewujudkan harmonisasi kelembagaan desa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan karena BPD sebagai mitra kerja kepala desa. kami juga ingin memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan terbaru pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” terang H. Hotler Panjaitan. (Slh/mo)

__Terbit pada
19/04/2016
__Kategori
Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya