PNS Tesandung Kasus Hukum  Diganjar Berdasarkan Jenis Pelanggaran

SINTANG [mediakapuasraya.com]-Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersandung kasus hukum tak serta-merta berbuntut pemecatan. Pasalnya, status hukum tersebut, telah diganjar berdasarkan jenis pelanggaran dalam bentuk pidana maupun jabatan kepegawaian yang disandang.

“Jadi, sekalipun telah tersangkut kasus hukum, tidak langsung pada pemecatan. Pihak terkait harus mengikuti proses hukum sesuai bentuk pelanggaran. Selain itu, sanksi terkait dengan status pegawainya,” kata  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sintang, Palentinus belum lama ini.

‪Palentinus tidak menampik sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Sintang ada beberapa yang tersangkut kasus hukum. Baik dalam bentuk kasus korupsi, maupun pelanggaran lain. “Memang ada PNS kita yang bermasalah dengan hukum,”ucapnya.

Menurut dia, ada dua PNS kita yang sudah memiliki putusan Inkrah. Keduanya, pun telah dijatuhkan sanski secara kedinasannya.
“Kita berikan sanksi sedang, berupa penundaan pangkat atau jabatan. Sementara yang belum ada putusan Inkrahnya kita masih menunggu,” tuturnya.

Dalam menjatuhkan sanksi untuk para PNS yang tersangkut proses hukum, kata dia, pihaknya harus melakukan kajian dengan pihak-pihak terkait. “Apakah sanksi dispilin yang dijatuhkan itu berupa, ringan , sedang atau berat. Kalau berat bisa kita pecat tidak dengan hormat,” kata dia.

Meskipun demikian, sejauh ini belum ada sanksi berat yang dijatuhkan kepada para pegawai kita yang melanggar. “Belum ada. Mudah-mudahan tidak ada sampai pemecatan tidak dengan hormat,” ujarnya.

Disinggung mengenai hasil evaluasi kinerja pegawai Sintang, Palentinus mengatakan sepanjang tahun 2015 tingkat ketidak disiplinan pegawai masuk dalam kategori kecil. Artinya, tidak banyak pegawai Pemerintah Sintang yang melakukaan pelanggaran baik itu pidana dan pelanggaran administrasi PNS.

“Masih kecil,” ucapnya.

Lebih jauh, Palentinus meminta kepada seluruh Pegawai Negetri Sipil (PNS) Sintang untuk tertib aturan dalan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan. “Hindari praktik korupsi dan jangan coba-coba untuk melakukanya. Karena, dampaknya akan berhadapan langsung dengan pihak yang berwajib,” pintanya.

Berdasarkan aturan yang ada, menurutnya, sudah jelas PNS dilarang untuk melakukan, apalagi tertlibat dalam rangkaian praktik korpsi. “2016 ini kita harapkan tidak ada lagi pegawai kita yang tersangkut proses hukum. Sementara, 2015 lalu bagi pegawai yang tersangkut masih dalam proses penjatuhan saksi,” paparnya. (mo)

__Terbit pada
06/01/2016
__Kategori
Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya