Michael Jeno : Manfaatkan ADD Untuk Gerakan Ekonomi

SINTANG-KALBAR, (MKR):  Anggota Komisi XI DPR-RI asal Kalimantan Barat Ir. G. Michael Jeno, MM meminta penggunaan ADD  tidak hanya untk membangun infrastruktur sosial, tetapi juga pembangunan dari segi ekonomi. Dia menilai harus ada kesimbangan pembangunan sosial dan ekonomi di desa.

“jangan semua dana desa untuk untuk membangun infrastruktur sosial, manfaatkan juga dana desa untuk menggerakan ekonomi.” Katanya, Rabu (12/08)

Dia juga mengatakan bahwa dana desa sebelumnya 9 triliun,  kemudian ditambah sebesar 11 triliun,  sehingga total untuk ADD Rp 20 triliun. Dana ini dibagi ke 74.000 desa seluruh Indonesia.

“hasilnya satu desa mendapatkan ADD sebesar 282 juta termasuk desa di Kabupaten Sintang ini.  Total anggaran tiap-tiap desa berkisar 797 juta. “ katanya kepada wartawan, Rabu (12/08)

Lebih lanjut Wakil Rakyat Kalbar ini  mengatakan tahun 2019 ditargetkan dana desa sebesar Rp 2,4 miliar untuk tiap-tiap desa.

“Dana ini bersumber dari Dana APBN, Perimbangan dan APBD.  ADD ini digunakan untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat, tetapi harus sesuai dengan persyaratan, yaitu perencanaan pembangunan harus rapi, pelaksanaan pembangunan harus jelas, dan dilakukan monitoring dan pertanggung jawaban.” pintanya

Michael Jeno juga mengatakan pihaknya bersinergi dengan BPK, BPKP dan inspetorat untuk mendampingi para kades.  Dia berharap dana desa dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

“ini untuk menjadi fasilitator, mendampingi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dana desa.” Katanya.

Sementara Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si menjelaskan di Kabupaten Sintang terdapat 391 desa, sebanyak 281 desa yang sudah menerima dana ADD dari pemerintah pusat, dan sebanyak  110 desa yang belum karena belum memiliki kode wilayah.

“saya berharap tidak ada kendala proses penetapan kode desa telah diajukan Pemkab Sintang ke Kemendagri melalui Gubernur Kalbar dan secepatnya ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2016 desa tersebut dapat memperoleh anggaran dana desa yg bersumber APBN” jelas Bupati Sintang.

Bupati Sintang menilai kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah Kabupaten Sintang, Kecamatan dan Desa tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa harus memiliki wawasan yang cukup untuk mendalami ilmu administrasi pengelolaan anggaran desa karena salah satu kunci sukses dari program desa ini adalah kerjasama semua pihak yg terkait.

“saya mau mengingatkan bahwa tidak menutup kemungkinan pengelolaan dana desa secara langsung dari pemerintah pusat ini rawan penyelewengan apabila pengelolaan dana tersebut tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi. ” ingat Bupati Sintang

Bupati  Sintag meminta, impementasi penggelolaan dana desa dapat di laksanakan secara baik dan tepat. “harus tepat perencanaan, tepat pelaksanaan dan tepat pertanggungjawabannya.” Pintanya (mo)

__Terbit pada
12/08/2015
__Kategori
Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya