Dua Koruptor Dana OTDA Dieksekusi

SINTANG-KALBAR,(MKR): Kejaksaan Negeri Sintang melakukan eksekusi terhadap dua terpidana kasus korupsi dana Otonomi Daerah (OTDA) tahun 2003, yakni Mikail Abeng dan K Sudarso. Keduanya dieksekusi di tempat dan waktu berbeda, setelah sekitar tujuh tahun masuk dalam Daptar Pencarian Orang (DPO).

Mikail Abeng dieksekusi di Pontianak, persisinya di Jalan Parit Haji Husein (Paris II) Komplek Alex Griya, Jumat (13/3) sekitar pukul 23.10 malam. Sementara K Sudarso dieksekusi di Sintang, Sabtu (14/3) pukul 09.45 pagi.

Dalam mengeksekusi dua terpidana ini, Kejaksaan Negeri Sintang membagi dua tim, yakni tim di Pontianak dan tim di Sintang.

Tim di Pontianak bertugas mengeksekusi Mikail Abeng. Tim ini dipimpin Kepala Kejaksaaan Negeri Sintang Riono Budi Santoso, dibantu intel dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sejumlah pihak terkait lainnya. Abeng kemudian dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) di Pontianak.

“Eksekusi berjalan lancar,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Riono Budi Santoso menjawab koran ini via selular, Sabtu (14/3).

Sebelum melakukan eksekusi, tim sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu. “Abeng sudah kita amati sejak berangkat dari Sintang menuju Pontianak,” kata Riono.

Adapun tim di Sintang bertugas mengeksekusi K Sudarso. Tim ini dipimpin Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sintang Rizkinil Jusar. Eksekusi dilakukan dengan cara pencegatan di jalan, persisnya di Jalan MT Haryono depan Kompi Bantuan 642 Sintang. Saat itu K Sudarso menggunakan Mobil Portuner KB 2 KS, dari arah Sungai Durian.

“Terpidana sejak awal sudah kita buntuti,” kata Kasi Itelijen Kejaksaan Negeri Sintang Rizkinil Jusar.

Menurut Rizkinil eksekusi berjalan lancar tanpa ada perlawanan. Saat itu pula terpidana K Sudarso langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang.

Usai melakukan eksekusi ini, Kantor Kejaksaan Negeri Sintang mendapat pengawalan cukup ketat dari Polres Sintang. Sebanyak 1 SST (Satuan Setingkat Ploton) Brimob dikerahkan. Mereka dilengkapi dengan senjata.

“Dalam melakukan eksekusi ini pihak kepolisian hanya sebagai pendamping. Tugas kita melakukan pengamanan agar eksekusi berjalan lancar, aman dan tertib,” kata Waka Polres Sintang Kompol Pulung.

Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Riono Budi Santoso menambahkan, eksekusi dilakukan karena sudah menjadi tugas Kejaksaan Negeri Sintang selaku eksekutor. Ia beralasan eksekusi baru bisa dilakukan karena menunggu waktu yang tepat.

“Kami mohon maaf. Kasus ini sudah cukup lama. Kami menunggu waktu yang tepat. Kami sudah pernah mencoba namun belum berhasil. Dan baru sekarang dapat dilakukan,” kata Riono.

Mikael Abeng dan K Sudarso merupakan terpidana dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana Otonomi Daerah (OTDA) Tahun 2003. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2.300.000.000 Miliar-. Keduanya diputuskan bersalah dengan hukuman penjara selama 1 tahun subsider 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

Kasus ini telah inkrach di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 169 k/Pid.Sus/2008, tanggal 20 Desember 2008. Tiga mantan anggota DPRD Sintang diputus bersalah dalam kasus tersebut. Mereka yakni Mikael Abeng mantan Ketua DPRD Sintang priode 1999-2004 dan 2004-2009. Gusti Efendy (alm) dan K Sudarso (anggota DPRD).

Beberapa waktu lalu, Abeng pernah menyatakan sikap siap dieksekusi oleh kejaksaan. Namun ia memberikan catatan kepada kejaksaan jika ingin mengeksekusinya.

Catatan itu yakni, sejumlah nama yang tercantum dalam hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang ikut menerima aliran dana Otda, harus juga diproses.

“Saya siap dieksekusi. Tapi dengan catatan. Saya menginginkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memproses hukum nama penerima aliran dana Otda yang belum dikembalikan ke kas negara. Nama para penerima jelas tercantum dalam hasil audit BPKP. Yang auditnya dilakukan atas permintaan kejaksaan saat kasus ini bergulir,” kata Abeng.

Dalam hasil audit BPKP tercantum tujuh eksekutif ikut menerima aliran dana Otda. Dengan jabatan beragam. Sebagian diantaranya hingga kini masih aktif menjabat.

“Berdasar hasil audit mereka belum mengembalikan kerugian negara. Tapi kenapa sampai sekarang tidak diproses. Harusnya kejaksaan menegakkan keadilan. Bukan hanya mengejar saya untuk dieksekusi,” tegas Abeng.

Kemudian jajaran legislatif priode 1999-2004 semua ikut menerima aliran dana tersebut. Nama Abeng ikut tercantum di dalamnya. Abeng menerima dana sebesar Rp 300 juta. Dana itu kemudian dikembalikan Abeng ke kas negara. “Saya sudah mengembalikan. Yang lain belum mengembalikan. Tapi mereka tidak diproses,” kesal Abeng. (Mo)

__Terbit pada
16/03/2015
__Kategori
Sintang

Penulis: Admin Media Kapuas Raya