Tim Kemenkopolhukam Datang, Bupati Sintang Ekspose Situasi Perbatasan

Tim dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia datang berkunjung ke Sintang selama dua hari. Tim yang diketuai oleh Laksda TNI Halomoan Sipahutar, M.Sc yang juga Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional didampingi Mayjen TNI Andrie TU. Soetarno, SE, M.D.S yang merupakan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Iptek tersebut datang untuk melakukan koordinasi pengumpulan data dan pengkayaan materi untuk penyusunan telaahan dan rekomendasi dalam ranga penyusunan kebijakan.
Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si saat melakukan ekspose yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Kamis, 25 September 2014 menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang memiliki luas 21. 635 KM2 terluas ke 3 di Kalbar dengan jumlah penduduk 394 ribu jiwa, memiliki APBD 1,2 triliun dan Pendapatan Asli Daerah 45 Milyar.Kabupaten Sintang memiliki IPM peringkat ke 7 di Kalbar dengan penduduk miskin 11 persen.
Kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang terdapat di dua kecamatan, 38 desa dan 63 dusun. Ancaman di kawasan perbatasan seperti pergeseran patok batas, perpindahan warga negara, pencurian dan penjarahan kayu dan batubara, penyebaran ideologi lain, pemahaman dan keterlibatan politik yang rendah, orientasi ekonomi ke negara tetangga, akses pelayanan dasar yang rendah, bahkan kemungkinan invasi militer.
Isu kawasan perbatasan yang hangat seperti keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, lemahnya nasionalisme, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta ketimpangan kualitas jalan dan perumahan antara Indonesa dan Malaysia.
Aspirasi Wilayah Timur Kalbar adalah bahwa IPM Kalbar urutan ke 28 di Indonesia, kemiskinan juga tertinggi di Kalimantan, jalan nasional 35 persen rusak parah, jalan propinsi 70 persen rusak, jalan kabupaten 60 persen.
Laksda TNI Halomoan Sipahutar, M.Sc menyampaikan bahwa lemahnya nasionalisme itu berhubungan langsung dengan kesejahteraan. Maka pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan pendekatan peningkatan kesejahteraan. “Kalau masyarakat perbatasan sudah sejahtera, maka kami yakin nasionalisme juga akan semakin kuat. Kehadiran kami memang dalam rangka menyusun kebijakan kemenkopolhukam di bidang pertahanan keamanan di kawasan perbatasan” jelas Laksda TNI Halomoan Sipahutar, M.Sc.
Sementara Mayjen TNI Andrie TU. Soetarno, SE, M.D.S menduga pergeseran patok karena ulah perusahaan Malaysia yang akan membuka lahan dan karena faktor alam. “dan hal ini sudah terjadi. Dalam memantau patok perbatasan ini kami lakukan dalam 1 tahun hanya 10 km karena masih sistem manual. Tetapi jika menggunakan teknologi maka akan lebih cepat. Masalah pergeseran patok di perbatasan, kadang-kadang juga di dalam negeri lebih banyak di politisir meskipun kita juga harus selalu waspada. Saat ini ada 9 area yang belum selesai masalah perbatasan. Yang lain sudah selesai” jelas Mayjen TNI Andrie TU. Soetarno, SE, M.D.S.
“Malaysia memang saat ini sudah menempatkan peralatan tempur dan teknologi canggih di perbatasan. Sementara kita hanya berbekal senjata serbu dan jalan kaki. Kemampuan militer kita juga di kawasan ini juga akan terus kita perkuat” tambah Mayjen TNI Andrie TU. Soetarno, SE, M.D.S.

__Terbit pada
25/09/2014
__Kategori
Sintang