Bupati Sintang Terima Penghargaan Dari Menkeu

Sintang-MKR;Setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Perwakilan Kalimantan Barat pada tanggal 9 Juni 2014 yang lalu, Kabupaten Sintang mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Muhamad Chatib Basri kepada Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan RI Jalan Senen Raya Nomor 1 Jakarta pada acara Rapat Kerja Nasional akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2014, Jumat 12 September 2014.
Penghargaan yang diterima Kabupaten Sintang merupakan yang kedua kalinya setelah setahun sebelumnya menerima penghargaan yang sama dikarenakan Kabupaten Sintang telah berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akutansi pelaporan keuangan sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menteri Keuangan Mumahad Chatib Basri dihadapan para bupati dan walikota yang menerima penghargaan, mengajak untuk melakukan penataan kerja di pemerintahan dengan memfokuskan perbaikan di bidang keuangan. penerapan akuntansi berbasis akrual yang sudah direncanakan sejak lama memiliki keunggulan sehingga penting untuk dilaksanakan. “Apresiasi dan penghargaan merupakan wujud terima kasih pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah karena sudah mengelola keuangan dengan baik dengan harapan mampu mendorong Indonesia menjadi lebih baik” jelas Menkeu.
Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M.Si usai menerima penghargaan menyampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualisan dari BPKRI Perwakilan Kalimantan Barat diperoleh berkat adanya kerjasama seluruh SKPD dan berbagai pihak. ”upaya dan kerja keras untuk menyampaikan laporan keuangan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang tertinggi merupakan bentuk komitmen Pemda Sintang sebagai bentuk dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus menerus di dorong pemerintah pusat”jelas Bupati Sintang.
“Pengelolaan keuangan berbasis akrual yang akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2015 nanti, Pemda Sintang siap untuk menerapkannya. Dan saya yakin bila kita mampu mengimplementasikan laporan keuangan berbasis akrual ini, maka kita mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bersih dari KKN. Apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kabupaten Sintang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini tentu akan memotivasi terus mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel” tambah Bupati Sintang.
Apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sintang merupakan sebuah pengakuan atas kinerja semua aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akutansi pemerintahan yang berlaku yaitu dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2013.
Milton Crosby berharap, opini WTP untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan yaitu dengan meningkatkan kualitas para pengelola keuangan, para pengelola barang daerah, pengawasan melekat oleh para pimpinan SKPD maupun oleh pengawasan fungsional oleh inspektorat sehingga akan terwujud Pemerintahan yang bersih dan adil menuju masyararakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokratis.
“Penghargaan ini menjadi tantangan bagi kita. Karena mempertahankan predikat ini lebih sulit daripada meraihnya. Penghargaan yang didapat diharapkan bisa menjadi pemacu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan keuangan dan anggaran,” jelas Bupati Sintang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi yang mendampingi Bupati Sintang menerima penghargaan tersebut, menambahkan berhasilnya Sintang mendapatkan opini WTP dua kali, menurutnya merupakan serangkaian langkah yang telah dilaksanakan pihaknya bersama seluruh SKPD hingga meraih WTP, yang diawali pada saat penyusunan anggaran, terutama belanja modal, belanja barang yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Namun yang lebih penting, ujarnya, penerimaan opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi lembaga-lembaga pengawas keuangan negara terhadap kinerja Pemkab Sintang dalam mengelola, menata dan melaksanakan keuangan daerah sesuai aturan yang ada, dan memberikan nilai tambah yang banyak bagi daerah dan masyarakat.
Joni Sianturi menambahkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2012 dan 2013 harus dapat dipertahankan pada tahun anggaran 2014 yang penilaianya akan dilakukan tahun 2015. Upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Pemkab Sintang adalah dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP). Juga di Tahun Anggaran 2014 Pemkab Sintang sedang melakukan persiapan dengan SAP berbasis akrual dan mudah-mudahan pada tahun anggaran 2015 laporan keuangan sudah dapat mengacu kepada SAP berbasis akrual. ”saya yakin Kabupaten Sintang mewujudkan hal ini, karena didukung oleh komitmen Bupati Sintang tentang hal ini” jelas Joni Sianturi.
Dari 511 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya 136 kabupaten/kota saja yang menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia(SLH/MKR)

__Terbit pada
14/09/2014
__Kategori
Sintang